Pimpinan DPRD Jatim Apresiasi Realokasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

Pimpinan DPRD Jatim Apresiasi Realokasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

Langkah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Halim Iskandar, dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang cepat merespon inpres no 4/2020 tentang refoccusing kegiatan realokasi anggaran dan percepatan pengadaan barang dan jasa diapresiasi Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

Realokasi tersebut berkaitan dengan munculnya SE Mendes no 8/2020 tentang dana desa yang diperuntukan untuk tanggap covid-19. “Yang terpenting  penegasan untuk padat karya tunai desa pada 24 Maret 2020 serta  SE Gubernur  no 411.22811/112.2/2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 di desa pada 27 Maret 2020,” kata Anik yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini, Senin (30/3/2020).

Anik menandaskan bahwa langkah yang diambil Menteri Desa dan Gubernur ini cukup penting. Hal Ini karena jantungnya pemerintahan ada di desa. Dia menandaskan bahwa dengan adanya sosialiasi yang massif tentang pencegahan penularan covid-19, akan berdampak cukup signifikan dan meminimalisir penyebaran covid.

Bahkan dengan adanya sosialisasi sejak dini, maka akan mampu menghindarkan terjadinya terjadinya KLB ataupun lock down di daerah daerah atau bahkan di Indonesia. Langkah ini juga sebagai tindakan preventif (pencegahan) karena lebih murah dan  mudah daripada tindakan kuratif (mengobati).

Seiring dengan penanganan kesehatan, pemerintah juga harus berupaya menjaga agar perekonomian tetap berputar. Dengan demikian, sangat penting adanya SE Mendes no 8  tahun 2020 agar program-program mampu dialihkan dengan padat karya tunai desa. Dengan adanya program padat karya ini, maka proyek-proyek infrastruktur dapat menggunakan tenaga dari masyarakat di desa setempat. Selain itu juga harus diberikan upah secara langsung setiap harinya.

“Karenanya, desa perlu merespon cepat untuk segera merealokasi anggaran (menggeser anggaran). Mengingat di Maret-April ini terealisasi dana desa untuk seluruh Indonesia.  Dan Fraksi PKB siap mengawal agar anggaran tersebut cepat terserap dan tepat sasaran dengan menejemen transparan dan akuntabel,” tandasnya