Kartu Pra Kerja Dianggap Tak Mampu Selesaikan Masalah Pangan yang Dibutuhkan Rakyat

Kartu Pra Kerja Dianggap Tak Mampu Selesaikan Masalah Pangan yang Dibutuhkan Rakyat

Janji pemerintah untuk memberi kartu pra kerja bagi warga yang terPHK atau kehilangan pekerjaan saat endemi covid 19 dianggap tak mampu membantu masyarakat.Mengingat kartu pra kerja hanya memberikan pelatihan, sementara saat ini banyak perusahaan yang tutup akibat tak mampu menanggung biaya produksi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menegaskan saat ini yang dibutuhkan masyarakat yaitu makan. Artinya BLT (bantuan langsung tunai) yang dibutuhkan untuk membeli bahan pangan, karena mereka sudah tidak mampu membeli akubat gelombang PHK atau kehilangan pekerjaan. Sementara kartu pra kerja yang dititikberatkan pada ketrampilan adalah program jangka panjang. 

"Artinya kartu pra kerja untuk saat ini belum bisa memberijan kebutuhan pabgan bagi rakyat. Yang dibutuhkan saat ini BLT. Apalagi kita ketahui banyak perusahaan yang tiarap karens tidak kuat menanggung  biaya produksi," tegas politisi asal PKS yang juga pengusaha ini, Sabtu (25/4/2020).

Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan kartu pra kerja yang diuntungkan justru sejumlah agen-agen yang memiliki tempat pelatihan. Karena mereka yang mendapat dana dari pemerintah. "Saat ini yang dibutuhkan masyarakat hanya makan dan makan. Pekerjaan atau kartu pra kerja dapat dipakai bila kondisi endemi corona sudah tidak ada,"papar pria yang selalu tersenyum ini.

Seperti diketahui,  Program kartu pra kerja yang digagas Presiden Jokowi menuai kritikan terkait implementasi dan sasarannya. Program ini memang sudah disiapkan jauh sebelum ada pandemi corona atau covid-19.

Pemerintah harusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit corona. Saat ini, kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakan kemudian hari.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono kembali menegaskan apresiasinya soal stimulus yang Rp 405,1 triliun itu. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat dan jangan salah sasaran, jangan salah eksekusi. Alasannya, bila terlambat akan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena corona