Agustin Penetapan PSBB Jangan Sampai Rugikan Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL)
Agustin Penetapan PSBB Jangan Sampai Rugikan Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL)
Agustin : Penetapan PSBB Jangan Sampai Rugikan Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL)
Agustin Poliana anggota DPRD Jatim dari dapil I (Surabaya) berharap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak merugikan nasib pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini ikut memajukan pembangunan kota.
Karena itu, Agustin Poliana menjelaskan, harusnya kebijakan PSBB juga memperingan pedagang. Mereka juga diberikan kesempatan berjualan, meski tidak melayani pembelian makan ditempat. "Silahkan memanfaatkan pesan makanan online. Karena dengan cara itu, pedagang tetap bisa berjualan," kata dia.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemkot Surabaya memberikan kebijakan biaya sewa tempat berjualan. "Karena sitasinya PSBB, ya biasa sewa tempat jualan di food courd diperingan. Karena pedagang juga terdampak covid-19," tutur dia, Senin (27/4/2020).
Terpisah, ribuan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di 38 food court di Kota Surabaya resah. Mereka mengaku kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mengancam mematikan usaha kuliner mereka.
Adi Mulyadi, Ketua APKLI Jawa Timur menyampaikan, ratusan pedagang di Kota Surabaya beberapa hari belakangan ini resah. Sebab, kebijakan PSBB yang diberlakukan mulai Selasa (28/4) pukul 24.00 akan mengancam bisnis kuliner yang selama ini dijalani. Belum lagi, Pemkot Surabaya tidak memberikan kompensasi terhadap nasib pedagang. Tercatat 2.200 pedagang yang berjualan di food courd di Kota Surabaya.
"Kami resah, karena belum ada kompensasi yang diberikan terhadap kami," tegas Adi Mulyadi mendampingi pedagang.
Meski sejauh ini, pedagang sudah mendapat beban sewa tempat di food courd. Namun saat ada kebijakan PSBB tidak ada solusi meringankan beban PK5. "Satu bulan sewa tempat antara Rp 60 ribu. Tetapi setelah persiapan PSBB tidak ada upaya sosialisasi terhadap kami. Ini jelas membingungkan apakah PK5 tetap buka atau harus tutup," tandas Adi Mulyadi.
Adi meminta ada kebijakan dari Pemkot, bahwa pedagang makanan tetap bisa buka. Untuk itu, pihaknya akan mengikuti ketentuan dengan melaksanakan physical distancing dan social distancing, serta mengunakan masker. "Kami sudah melakukan ketentuan itu. Tetapi hingga saat ini belum ada sosialisasi. Kami para pedagang berinisiatif menayakan nasib kami," kata dia.










