Lembaga Keuangan Di Jatim Harus Suntik Kredit UMKM Penyedia Kebutuhan Bahan Pokok
Lembaga Keuangan Di Jatim Harus Suntik Kredit UMKM Penyedia Kebutuhan Bahan Pokok
Lembaga Keuangan Di Jatim Harus Suntik Kredit UMKM Penyedia Kebutuhan Bahan Pokok
Kehadiran lembaga keuangan di Jatim diharapkan mampu untuk menolong keberadaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Jatim meski saat ini ada pandemic Covid-19. Dua lembaga keuangan yang dimaksud adalah Bank Jatim dan Bank UMKM atau BPR terlebih sebentar lagi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Diberlakukan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengungkapkan kehadiran lembaga keuangan tersebut diharapkan bisa memberi darah segar atau suntikan berupa kredit kepada UMKM di Jawa Timur ditengah sebaran pandemic Covid-19.
“Jika seluruh elemen atau institusi pemerintah sekarang semua turun langsung dalam memutus mata rantai pandemi, maka peran lembaga keuangan yaitu memberikan kredit murah meriah bagi pelaku UMKM terutamanya pada UMKM yang menyediakan bahan pokok dan bahan pangan di Jatim,”ungkap politisi asal Partai Golkar ini di Surabaya, Sabtu (25//2020).
Pria yang juga ketua AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia) Jatim ini mengatakan dengan memberikan kredit kepada UMKM yang memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan pangan ditengah pandemic, tentunya bisa mendukung upaya pemerintah dalam memutus pandemi Covid-19.
“Tentunya bantuan kredit tersebut harus diberikan kelonggaran agar suplay makanan di seluruh Jatim tetap mengalir. Jangan sampai di Jatim kekurangan untuk pemenuhan tersebut, terlebih di Surabaya Raya nantinya akan diberlakukan PSBB,”sambungnya.
Tak hanya lembaga keuangan di Jatim saja yang harus menggelontorkan uangnya untuk UMKM, lanjut pria yang akrab dipanggil Yudha ini, OPD (Organisasi Perangkap Daerah) Pemprov Jatim yang memiliki dana bergulir juga bisa dimaksimalkan untuk membantu UMKM di Jatim.
“Ada beberapa OPD yang memiliki dana bergulir antara lain Dinas Koperasi dan UKM, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Peternakan, Disperindag, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mereka semua bisa dimaksimalkan mengingat dari pengamatan saya sampai saat ini mereka belum optimal menyalurkan dana bergulir,”jelasnya










