Banyak Warga Tak Terima Bantuan, Dewan Desak Pimpinan Bentuk Pos Pengaduan

Banyak Warga Tak Terima Bantuan, Dewan Desak Pimpinan Bentuk Pos Pengaduan

Masih banyaknya warga yang terdampak covid 19 yang belum menerima bantuan baik dari Pemkot/Pemkab hingga Provinsi menjadi atensi Anggota DPRD Jatim. Karenanya, wakil rakyat ini mendesak adanya pos pengaduan warga yang dikhususkan untuk masalah yang ada di masyarakat mulai soal penerimaan sembako hingga debt kolector.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati menegaskan jika alasan didirikannya pos pengaduan selain dewan ingin mengetahui seberapa besar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik berupa sembako atau BLT, sekaligus membantu satgas covid 19 untuk mengetahui wilayah mana yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah.

"Jujur desakan kami agar membuat semacam posko pengaduan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini miskin informasi agar pemerintah tahu wilayah mana yang belum digelontor bantuan. Kasihan rakyat yang saat ini tengah kelaparan akibat tidak bisa mencari nafkah. Sifatnya pengaduan ini untuk warga se Jatim.

"Hasil pengaduan ini nanti kita konsultasikan ke Gubernur untuk menjadi perhatian. Kemudian diteruskan ke masing-masing kabupaten/kota di Jatim untuk ditindak lanjuti,"tegas politikus asal PKS Jatim, Selasa (28/4/2020).

Ditambahkannya dalam kondisi seperti ini memang tidak ada yang harus disalahkan. Tapi disisi lain pihaknya ingin cari formula agar bantuan dari pemerintah bisa sampai ke  tangan rakyat yang membutuhkan.

Seraya dicontohkan di wilayah dapil 1 yaitu Surabaya para RT dan RW banyak yang menolak untuk menyalurkan bantuan, karena jumlahnya tidak sesuai dengan warga yang terdampak. "Daripada digebuki dan dipisuh warga, mending bantuan yang ada diserahkan langsung oleh pemerintah melalui Dinsos,"lanjut politisi alumnus ITS ini.

Begitupula dengan bantuan berdasar by name by adress juga terindikasi double dengan bantuan lain. Dengan begitu tak tepat sasaran. Karenya pihaknya berharap ada data yang rigit yang dipegang Satgas Covid 19. Dengan begitu tak adalagi kecurigaan dan meminimalisir adanya gontok-gontokan di bawah. 

Itupun, lanjut perempuan vokal ini jika yang diterimakan bantuan sembako ke masyarakat baru dari bsntuan perusahaan lewat CSR. Sementara murni dari pemerintah belum ada