Ahmad Firdaus Fibrianto ; Konflik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim Bukan Karena Kepentingan Pribadi - Koordinasi Birokrasi Perlu Dibenahi Karena Persoalan Kedepan Masih Banyak

Ahmad Firdaus Fibrianto ; Konflik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim Bukan Karena  Kepentingan Pribadi  - Koordinasi Birokrasi Perlu Dibenahi Karena Persoalan Kedepan Masih Banyak

Perseteruan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terkait upaya  percepatan penanganan Covid-19, sejatinya bukan karena persoalan politis ataupun  kepentingan pribadi antara dua sosok kepada daerah yakni Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini.

"Itu bukan persoalan individu tapi lebih pada persoalan koordinasi kelembagaan antara Pemprov dan Pemkot. Kenapa saya sebut antar kelembagaan, sebab persoalan seperti ini bukan yang pertama tapi sudah berulangkali dan bukan hanya pada era kepemimpinan Khofifah maupun Tri Rismaharini," ujar Ahmad Firdaus Fibrianto anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Rabu (3/6/2020).

Khusus di era kepemimpinan Khofifah dan Tri Rismaharini, lanjut Firdaus sebelum ribut soal mobil PCR yang menjadi viral itu, sebenarnya sudah terjadi friksi dalam pembuatan kebijakan sehingga menjadi faktor yang memperuncing.  

Dicontohkan, soal rencana penerapan PSBB Surabaya Raya jilid I waktu itu kan Tri Rismaharini mau membuat 19 titik titik akses cehek point tapi ternyata kemudian oleh Gubernur dilarang karena harus ada koordinasi dulu sehingga akirnya jumlahnya dikurangi.

Kemudian dalam penentuan kluster mal, dimana dari Satgas Covid-19 Jatim melihat bahwa di Pakuwon Mall sama di Tunjungan Plaza itu kan memang orangnya terinfeksinya disitu. Tapi oleh pihak Satgas Covid-19 Surabaya disanggah bukan disitu melainkan terpapar saat yang bersangkutan menghadiri acara perkawinan.

"Akibatnya oleh provinsi dimasukkan menjadi kluster baru mal. Sebaliknya oleh Pemkot Surabaya tidak dimasukkan dalam kluster mal," jelas anggota Komisi A DPRD Jatim.

 Begitu juga dalam kasus kluster pabrik Sampoerna itu juga timbul perselisihan karena pemprov beranggapan tidak segera dilaporkan. Tapi pemkot keberatan dengan tudingan dari pihak provinsi sehingga hal itu menjadi salah satu faktor pemicu miskordinasi.

Kemudian saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mau komplain mengapa rumah sakit rujukan di Surabaya ini penuh oleh pasien dari luar kota. Sementara pasien yang ada di di Surabaya sendiri banyak yang belum tertampung. 

Hal itu ditindaklanjuti dengan kasus 35 orang pasien covid-19 dari Surabaya dirujuk tanpa koordinasi dan kemudian ditinggal di RS dr Soetomo Surabaya. Terakhir, soal isu Surabaya bakal mirip Wuhan China karena tidak bisa menanggulangi kasus Covid-19..

  "Mau tidak mau pihak Pemkot Surabaya akhirnya merasa tertekan, sehingga berupaya untuk melakukan apa saja. Saya pikir apa yang dilakukan Pemkot Surabaya itu niatnya juga  untuk menyelamatkan warganya, termasuk soal ribut mobil PCR itu," beber politisi asal Lamongan.

Ditegaskan Firdaus, pemicu semua persoalan itu sebenarnya adalah miskoordinasi, termasuk soal mobil PCR, dimana Pemprov Jatim menganggap Pemkot Surabaya belum membutuhkan karena belum ada permintaan resmi, sehingga mobil tersebut dialihkan dulu ke daerah yang lain. 

Ia menilai selain kedua kepala daerah sebagai leader, yang tak kalah pentting untuk mencairkan hubungan antara Pemprov dan Pemkot Surabaya adalah kepala-kepala OPD dan Satgas Covid-19 yang harus bisa menjadi penyambung atau penjembatan.

"Kalau antar OPD dan Satgas Covid-19 bisa sinkron dan bisa membenahi kordinai yang selama ini dianggap kurang. Jadi ini bukan persoalan politisasi tapi relasi birokrasi kelembagaan antara Pemprov dengan Pemkot. Saya tidak menyalahan gubernurnya maupun wali kotanya karena ini hanya masalah koordinasi?" beber mantan ketua Komisi B DPRD Jatim.  

Ditambahkan Firdaus, pembenahan koordinasi itu harus segera dilakukan sebab jika tidak, maka ribut antar kelembagaan birokrasi akan terulang lagi karena ke depan masih ada persoalan menyangkut New Normal maupun anak masuk sekolah, serta temuan banyak anak-anak yang terpapar covid-19. 

"Kalau tidak ada koordinasi lagi ini nanti bisa menjadi persoalan yang lain, jadi harus ada pertemuan harus duduk bersama sekalipun itu bukan dua pimpinan kepala daerah melainkan yang ada dibawahnya kan tidak ada masalah karena ini sifatnya kelembagaan," pungkas politisi Partai Gerindra