Komisi E Jatim Monitoring Kesiapan PPDB SMAN 1 Kepanjen

Komisi E Jatim Monitoring Kesiapan PPDB SMAN 1 Kepanjen

Pimpinan dan Anggota Komisi E Kesra DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan Kunjungan Kerja, ke Wilayah Kabupaten Malang dalam rangka kegiatan monitoring terkait kesiapsiagaan Pondok Pesantren Miftahul Huda dan SMAN 1 Kepanjen Malang, Selasa (16/6) maksut dan tujuannya ialah untuk mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan COVID 19 di dua tempat tersebut, serta memantau kesiapan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru)

Pertemuan pertama di Pondok Pesantren Miftahul Huda IV Kepanjen Malang, yang diterima oleoh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Dr. KH. Shofiyulloh, M.SI dalam pertemuan tersebut dapat dilaporkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Huda didirikan dan diasuh oleh seorang kyai yang kharismatik yaitu KH.Ms. Abd. Wahab.

Menurut Kepala Sekolah SMAN 1 Kepanjen Malang, Sugeng Satrio Utomo, mengatakan Sekolah SMAN 1 Kepanjen, minta agar diberikan saran, dan masukan agara anak-anak masih bisa mengadakan keguatan belajar mengajar meski masih dalam kondisi Covid 19, kami juga sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti, setiap kelas disiapkan Handsanitaiser, Bakcuci air mengalir, Termogan sebanyak 7 buah, 1420 jumlah siswanya. Adapun temuan masalah setiap anak-anak yang masuk shif-shifan, sejumlah 700 anak bisa dibayangkan, walaupun sudah membuat aturan-aturan misalnya kalau kita dianggap siap menyambut datangnya newnormal, kamipun siap kita sudah memperbaiki fasilitas sekolah yang ada, dilakukan penyemprotan dilingkugan sekolah, setiap ruangan-ruangan dengan disinfektan dengan intensitas seminggu satu kali, pembelajaran dengan sistem learning managemen sistem, siswa dan guru berada di rumah lalu ada monitoring disekolah, siswa dan guru jika ada yang tidak mengumpulkan tugas bisa diketahui, sejak bulam maret kemarin. Kemudian sekolah memberikan bantuan pulsa, Rp. 50.000 setiap guru dan anak sudah dua kali diberikan, guru ada 80 orang, siswanya ada 800 anak, SMAN Kepanjen dikenal dengan Sekolah unggulan, dengan berbagai prestasi di even pernah diraihnya, jalur-jalur undangan terbanyak di perguruan tinggi negeri seperti UGM, UB, ITB, Universitas Jember. PPDB SMAN Kepanjen ada jalur Afirmasi, pertasi, Pindahan orang tua, tidak mampu, kesehatan. Pembelajaran dengan sistem online, sejak adanya Covid 19. Paparnya

Semnetara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Jajuk Rendra Kresna,  mengatakan bidang kesehatan dan pendidikan  merupakan bagian dari tugas Komisi E Jatim, Kabupaten malang sudah berangsur-angsur beralih menjadi zona hijau, hal ini juga harus dipertahan, komunikasi dengan warga masyarakat, protokol kesehatan, harus benar-benar dibiasakan karena sebentar lagi akan menghadapi new normal yang tanpa beban. Ada hal menarik dengan sekolah terbuka, memberikan kesempatan pada anak-anak sekolah yang kurang mampu, dari sisi ekonomi yang tidak mampu perlu dikomunikasikan dengan Dewan terutama laskar Dapil, apa yang harus kita bantu, mungkin bisa lewat Jasmasnya. Yang ada 7 lokasi Sekolah terbuka di Kecamatan Kepanjen,  program-program pendidikan yang memberikan kemajuan bagi sekolah bisa disampaikan. Katanya  

Selin itu Hikmah  Bafaqih menambahkan, SMAN 1 Kepanjen Malang layak untuk diberikan apresiasi karena prestasinya, menanggapi proses kegiatan belajar mengajar ketentuan dari Kemendikbud RI sepertinya SMAN 1 Kepanjen bulan juli bisa masuk separuh-separuh, Komisi E Jatim yang bermitra dengan dinas pendidikan mengusulkan agar Sekolah SMA/SMK segara masuk dengan memenuhi protokol Covid 19 secara ketat, pihak sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan rekayasa sosial, apa yang dilakukan untuk keamanan apabila zona hijau berarti sekolah masuk lalu jika kuning berarti sekolah diliburkan kembali, lalu dilingkungan pondok jika para santri dan kyai jika belajar dilakukan dirumah dirasa akan sedikit berantakan belajarnya, bulan juli sudah masuk. Satgas Covid PCNU sudah melakukan rapit tes pada anak-anak sekolah. Jangan sampai kedatangan anak-anak kembali ke Pondok menimbulkan rektif dan menjadi memerah kembali, hal ini nanti harus dikawal harus diajak pihak tenaga kesehatan  Dokter, Bidan dan Perawat, dalam melakukan rapit tes masal. Ujarnya