Naiknya Iuran BPJS Pertanda Tidak Ada Keberpihakan Pemerinrah ke Rakyat Terkait Kesehatan

Naiknya Iuran BPJS  Pertanda Tidak Ada Keberpihakan Pemerinrah ke Rakyat Terkait Kesehatan

Naiknya iuran BPJS ditengah pendemi Covid 19 dan maraknya pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah pertanda tidak ada keberpihakan ke masyarakat. Padahal program pendidikan dan kesehatan rakyat menjadi tanggungjawab pemetintah.

Karena itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Zainiye minta kenaikan iuran BPJS untuk ditinjau kembali karena masih ada waktu satu sehari, sebelum Presiden Jokowi memutuskan kenaikan iuran BPJS per 1 Juli 2020. Mengingat saat ini masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sangat kesulitan, kini disuruh memikirkan kenaikan iuran BPJS.

"Kita semua khan tahu jika kenaikan BPJS yang pertama sudah dianulir oleh MA lewat juditial review. Tapi mengapa presiden tidak menghormati dan justru menaikan iuran BPJS secara srpihak dan ini justru merugikan rakyat. Sebagai wakil rakyat saya pribadi mendesak agar presiden mencabut kenaikan tersebut. Kasihan rakyat ysng sudah menderita kini bertambah menderits lagi,"lanjut politisi asal PPP ini, Senin (29/6/2020).

Ditambahkannya, seharusnya pemerintah menyiapkan subsidi bagi rakyat ysng ikut BPJS mandiri, tapi untuk PBI barangkali sudah diback pemerintah. Tapi pertanyaannya berapa uang yang harus ditanggung oleh pemerintah, baik Pemkab/Pemkot, Provinsi hingga Pusat.

Pasalnya disatu sisi prmerintah sudah menanggung subsidi untuk bantuan covid 19. "Saat ini permerintah sudah tidak punya dana lagi. Sekarang dipaksa untuk subsidi iuran BPJS darimana  uangnya. Solusinya cuma satu batalkan kenaikan iuran BPJS," lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Situbondo ini