DPRD Jatim Ingatkan Pemprov Tetap Antisipasi Kekeringan

Memasuki musim kemarau, DPRD Jatim meminta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim untuk tetap melakukan upaya antisipasi akan adanya kekeringan yang sering melanda beberapa wilayah di Jatim. Hal ini berdasarkan prediksi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan mengatakan meski saat ini BPBD sedang fokus dalam penanganan Covid-19, namun tetap tidak boleh abai terhadap bencana lainnya, termasuk kemungkinan akan terjadi kekeringan akibat kemarau panjang. “Saya mengingatkan agar BPBD Jatim dan steakholder lainnya Pemprov Jatim juga ikut mengupayakan antisipasi dampak musim tersebut,” kata Martin di Surabaya.

Dia menandaskan, berdasarkan pengalaman tahun lalu bahwa ada sekitar 500 desa yang tersebar di 22 kabupaten/kota di Jatim mengalami kekeringan. Akibatnya, desa-desa tersebut kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mereka.

Saat itu, solusi jangka pendek yang dilakukan oleh BPBD Jatim adalah dengan dropping air menggunakan truk tangki ke desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih. Sementara, untuk solusi jangka panjang dilakukan pembuatan sumur bor dengan anggaran bantuan dari APBN. Sayangnya untuk solusi sumur bor ini belum bisa menyentuh seluruh desa yang menjadi langganan kekeringan. Disisi lain,  alokasi anggaran pada APBD Jatim untuk membantu sumur bor sangat minim.

Melihat dari pengalaman tahun lalu tersebut, Martin Hamonangan mengatakan bahwa untuk tahun ini akan lebih baik jika sudah dilakukan pemetaan daerah mana saja yang berpotensi terdampak kemarau hingga mengakibatkan kekeringan. Dengan demikian akan mudah melakukan upaya penanganan jika memang terjadi kekeringan.

“Dalam musim kemarau, kebutuhan air bersih sangat mutlak diperlukan oleh masyarakat. Untuk konsumsi sehari-hari tentunya air bersih ini yang utama. Jika musim kemarau haruslah Pemprov menyiapkan dan menjamin ketersediaan air bersih tersebut,” beber politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dia juga menambahkan, bahwa akan lebih baik jika dilakukan penambahan embung, waduk, dan sumur bor. Tentu keberadaannya akan sangat membantu masyarakat termasuk untuk pengairan persawahan saat kemarau. Hal ini juga akan mampu menjaga produktifitas pertanian masyarakat.

Politisi yang berlatar belakang pengacara ini menambahkan bahwa keberadaan embung air bertujuan untuk menyimpan air hujan untuk digunakan mengaliri sawah. “Bagi kami yang penting jangan sampai masyarakat mengalami kekurangan air saat musim kemarau,” tandas Martin Hamonangan. (ufi)