Interpelasi Kandas, Ketua Dewan Minta Anggota Memikirkan Kepentingsn Rakyat yang Lebih Besar

Interpelasi Kandas, Ketua Dewan Minta Anggota Memikirkan Kepentingsn Rakyat yang Lebih Besar

Rencana Komisi C yang akan melayangkan interpelasi ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansyah dan gugatan ke Otorotis Jasa Keuangan (OJK) langsung mendapat penolakan dari Ketua DPRD Jatim. Mengingat untuk melayangkan interpelasi atau gugatan harus atasnama institusi yaitu DPRD Jatim dan harus mendapat persetujuan oleh 120 anggota dewan dan 9 fraksi, meski dalam aturan hak interpelasi diatur dalam UU dan tidak dilarang.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menegasksn meski hak interpelasi tidak dilarang dalam UU, namun sangat naif jika hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat baik dan bagus kemudian tiba-tiba interpelasi dilayangkan. 

"Sejak awal sudah sampaikan ke anggota,  kita bebas berpendapat, tapi semua ada aturannya. Begitupula menjalin komunikasi dengan eksekutif. Termasuk jika ingin bertemu dengan bu Khofifah untuk mentraktir misalnya monggo-monggo saja, saya malah senang, karena komunikasi bisa berjalan lancar,"tegas politisi asal PDIP ini,  Senin (13/7/2020).

Tidak itu saja, tambah Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini jika selama ini hubungan dengan gubernur maupun wakil gubernur lancar-lancar saja dan setiap saat bisa komunikasi buat apa dilayangkan interpelasi. Terkecuali jika gubenurnya tidak bisa diajsk berkomunikasi dan menjaga jarak, baru dilayangkan   interpelasi.

Disisi lain dalam melayangkan hak interpelasi harus mengatasnsmakan institusi atau lembaga dewan. Sementara disatu sisi saat ini satu fraksi saja terjadi pro dan kontra, sehingga sulit terjadi kesepakatan.

"Jangan sampai gara-gara interpelasi kita terbelah. Padahal saat ini banyak masalah rakyat Jatim yang harus diselesaikan. Ayo kita sama-sama memikirkan kepentingan rakyat," lanjutnya.

Terpisah,menurut sumber di internal Bank Jatim yang menolak namanya disebutkan menegaskan sebagai BUMD Jatim yang menyumbang PAD terbesar dibanding BUMD yang lain, diminta semua pihak untuk menjaga Bank Jatim ditengah pendemi corona seperti ini. Sebaliknya hal ini ini bisa dibicarakan secara elegan dengan duduk bersama. 

Disebutkan jika kondisi Bsnk Jatim yang memiliki keuntungan tinggi dari nasabah diantaranya  dari PNS di Jatim, ternyata banyak membuat iri Bank pemerintah lainnya. yang ingin mengambil alih.

"Karenanya jika dikritisi terus dikhawatirkan akan terjadi rush dan ini sangat merugikan Pemprov dan DPRD Jatim, mengigat PAD Jatim akan turun ditengah pendapatan dari pajak mengalami penurunan. Untuk itu dibutuhkan support dari semua pihak,"lanjutnya