Komisi B DPRD Berharap Stok Pangan di Jatim Aman Hingga Akhir 2020

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar ketersedian stok pangan di Jatim bisa aman hingga akhir 2020 mendatang. Mengingat Pangan dinilai menjadi persoalan sangat strategis di tengah pandemi covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono dikonfirmasi di DPRD Jatim, Rabu (15/7) mengatakan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini ketersediaan pangan hingga akhir tahun harus terpenuhi. “Kami mengimbau Kepala Dinas Pertanian fokus pada ketersediaan pangan hingga akhir tahun,” pinta Politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, ada beberapa sektor yang rentan terdampak pagebluk, di antaranya sektor pekerjaan karena banyaknya pengangguran akibat berhentinya kegiatan ekonomi, sektor ketersediaan pangan, dan sektor ketahanan kesehatan.

Ketika ketiga sektor itu tidak bisa dikelola dengan baik, kata dr Agung, akan berpengaruh pada ketahanan pangan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. “Karena itu semua elemen perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan pangan tetap terjaga,” ungkapnya.

Disamping itu, ketaatan protokol kesehatan sangat penting untuk tetap diterapkan. Hal ini mengingat penerapan new normal telah dipersiapkan. “Jadi, ketaatan protokol kesehatan sangat perlu dilakukan oleh semua masyarakat,” imbuhnya.
 
Oleh sebab itu, kata dr Agung politisi asal Dapil Banyuwangi ini, ketahanan pangan bisa menjadi masalah yang sangat urgent di era saat pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, kata dia, pandemi Covid-19 ini menyerang sedikitnya 125 negara termasuk Indonesia. Ketika pandemi itu berakhir, negara-negara yang terdampak itu akan fokus atau mengutamakan ketahanan pangan mereka sendiri. “Nah, di Jatim juga harus memikirkan itu juga,”pungkasnya.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifuddin juga meminta penjelasan dan kepastian akan ketersediaan stok pangan di Jatim. “Alhamdulillah, Jatim dijamin stok pangan bisa tercukupi,” katanya.

Amar yang juga Politisi asal Fraksi PAN ini juga meminta kepada Satgas Pangan Jatim untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan dan penindakan kepada pelaku usaha. Baik perseorangan maupun badan usaha yang memainkan harga atau melakukan penimbunan bahan makanan pokok yang ada di Jatim.

“Karena selama ini, Komisi B memandang kinerja satgas pangan belum optimal, karena masih ditemukan dilapangkan adanya tindakan penimbunan bahan makanan pokok (gula) di Jatim,”pungkasnya. (panca)