gerbang baru nusantara

Polemik Jaminan Pendidikan Ditengah Pandemi , BEM PTS Jatim Curhat Komisi E DPRD Jatim

Polemik Jaminan Pendidikan Ditengah Pandemi , BEM PTS Jatim Curhat Komisi E DPRD Jatim

Rofik Hardian
Senin, 20 Juli 2020
Bagikan img img img img

Menanggapi Permendikbud No 25 Tahun 2020  yang kemudian memunculkan polemik atas jaminan pendidikan pada perguruan tinggi swasta di tengah pandemi covid -19 Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta ( BEM PTS ) Jawa Timur menghadap Komisi E DPRD Jatim bidang pendidikan guna menyampaikan aspirasinya. 

Kemudian rombongan mahasiswa yang tergabung dalam BEM dari perguruan tinggi swasta se jatim ini diterima langsung oleh para wakil rakyat yang duduk di komisi E DPRD Jatim ini di ruang Banmus. 
 
Hari Putri Lestari Anggota Komisi E ini menyampaikan bahwa kedatangan para mahasiswa yang tergabung BEM PTS dari berbagai wilayah kabupaten / kota di Jawa timur tersebut menyampaikan beberapa keluhan kepada komisi E bahwa terkait SPP yang akan membayar pada semester bulan sangat memberatkan mereka karena para orang tua menjadi korban akibat dampak pandemi covid-19 .
" Banyak orang tua mereka terkena korban PHK.ada yang dirumahkan bahkan usahanya bangkrut akibat pagebluk covid-19 ," ucap politisi perempuan yang akrab di sapa HPL ini usai Audensi dengan BEM PTS Jatim,  Senin ( 20/7).
 
Selanjutnya, terang HPL, persoalan mata kuliah yang dilakukan secara Daring ini sangat membutuhkan kuota internet yang membebankan mahasiswa. 
 
" Intinya para mahasiswa ke tempat wakil rakyat ini berharap agar dapat bantuan dari Pemerintah yang ada di Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota, " ucap HPL. 
 
Selanjutnya Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan kalau para mahasiswa ini sudah menghadap dan lapor rektorat untuk minta perlindungan karena BEM salah satu aktifis mahasiswa yang memperjuangkan nasib teman-teman mahasiswa lainnya. 
 
"Menurut pengakuan mereka ( BEM PTS) dalam upaya memperjuangkan keluhan teman-teman nya justru mendapat ancaman nilainya hingga skorsing  dari  kampus mereka . Mereka kesini selain berharap bantuan dari Pemerintah, mereka juga minta dukungan agar mereka bebas dar ancaman pihak kampus, " Ungkapnya. 
 
Hari Putri Lestari menegaskan terkait SPP untuk mahasiswa adalah kewenangan dari Dikti ( Pendidikan Tinggi) yang ada di kementrian pendidikan dan sudah ada komunikasi dengan Dikti. 
 
" Jadi Forum Audensi antara BEM PTS dengan Komisi E DPRD Jatim sudah ada titik terang karena Dikti sudah menyampaikan kepada Rektor masing-masing kampus mereka dan ternyata ada beasiswa dari kementrian pendidikan sekitar 27 ribu mahasiswa di Jawa Timur . Kami dari Komisi E siap mengawal pelaksanaan bantuan beasiswa untuk mahasiswa di Jawa Timur  dan segera mungkin koordinasi dengan Dikti dan komisi X DPR RI serta Gubernur terkait APBD Jatim yang bisa di salurkan untuk mahasiswa tersebut,  " Pungkas HPL. ( rofik)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu