Hasil Sidak Komisi A Menyatakan19 kab/kota di Jatim Mengaku Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Mendekati pemilu serentak pada 19 Desember 2020, hampir 19 kab/kota se-Jatim menyatakan kesiapannanya melaksabajan pilkada. Baik terkait anggaran maupun petugas di lapangan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil menegaskan dari serangkaian sidak di lima wilayah dari 19 wilayah di Jatim yang melakukan pemilu serentak pada 19 Desember 2020 menyatakan kesiapannya. Bahkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembelian APD tidak digunakan, seperti di Jember, Malang dan Banyuwangi

"Kami mencoba sidak di kota Blitar, Malang, Jember dan Lamongan menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak. Adapun anggaran yang digunakannya murni bersumber dari APBD di masing'masing kab/kota. Tertinggi di Sursbaya Rp101 miliar dan terendah Rp16 miliar. Menariknya, hampir semua wilayah yang kami kunjungi mengaku tidak mbutukan dari bantuan dana APBN.

"Seperti di Jember untuk alat APD petugas sudah disediakan oleh Pemkab. Semantara agar tidak memunculkan klaster baru ditengsh pendemi covid 19, seluruh petugas berjumlah 5 ribu orang, mulai KPU hingga KPPS Banyuwangi di rapidtest semua. Selain berkawajiban menggunakan faceshield,masker dan sarung tangan," lanjut politikus nasdem, Senin (27/7/2030).

Terlepas dari itu, yang melegakan KPU dalam rangka refokusing ternyata anggarannya tidak ada sepeserpun yang dialihkan. Full sepenuhnya untuk pembelisn APD dan penambahan TPS agar tidak berdesak-desakan. Namun yang dikhawatirkan oleh Muzamil yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan ini terkait partisipasi masyarakat (parmas). Pasalnya, ditengah pendemi seperti ini seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Jika sebelumnya bisa bertemu dengan ribuan orang seperti di tanah lapang sekarang semuanya dibatasi.
     
"Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun ditengah pendemi corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa kini dibatasi hanya 50 orang. Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS,"papar pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem ini.
    
Terlepas dari itu semua, pihaknya berharap pilkada serentak digelar 19 Desember 2020 tidak tertunda lagi. Karenanya kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar lagi. Selain honor untuk KPPS juga pembentukan Pj. Mengingat hampir semua walikota dan bupati di 19 kab/kota di Jatim masa jabatannya habis Februari 2021. cty