DPRD Jatim Minta Pemerintah Buat Lembaga Penjualan Produk UMKM

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya untuk menggerakkan ekonomi pada sector Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), DPRD Jatim meminta pada pemerintah untuk membuat suatu lembaga yang memikirkan hilirisasi atau terkait dengan upaya pemasaran dari hasil produksi yang dilakukan. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa saat ini keinginan pemerintah pusat adalah bagaimana hulu dari UMKM itu dikuati, proses produksi dikuati dan hilirnya juga dikuati. Diantaranya adalah dengan melakukan penguatan pada alat produksi dan teknologi produksi. Kemudian juga penguatan pada IT untuk melakukan penjualan. ?Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mereka bisa memproduksi dan ada lembaga yang menjualkan,? katanya. Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini juga mengharapkan supaya pemerintah daerah membuat satu lembaga dimana menjadikan para pelaku UMKM ini tidak lagi berfikir soal hilirasinya. Kemudian juga harus ada suntikan dari pemerintah untuk membantu mereka. Sehingga produksi yang sudah berjalan maksimal mampu didukung oleh hilir yang maksimal juga, sehigga tidak terjadi perputaran modal dan modal tidak habis karena produk terhenti tidak bisa terjual. ?Itu salah satu kenapa kami mendorong pemerintah daerah terutama OPD yang membawahi UMKM, OPD yang membawahi koperasi, OPD yang membawahi pertanian, perkebunan harus benar-benar mainsetnya dirubah sekarang. Salah satu mainset dirubah adalah bagaimana anggaran itu langsung ke mereka dengan teknologi tepat guna,? katanya. Namun, tetap saja yang harus dipikirkan adalah bagaimana para pelaku UMKM menjual produknya. Karena formula yang menjual saat ini tidak face to face, sudah menggunakan internet. Disatu sisi, para generasi tua atau orang tua menguasainya. Maka harus ada lembaga baru yang menciptakan mereka. ?Tidak usah dipikirkan untuk menjual tapi mereka yang menjualkan, kalau ini dijalankan saya pikir pertumbuhan ekonomi akan terkerek pelan pelan kedepan, itu yang paling utama,? tandasnya. Sebetulnya pemerintah harus melakukan pelatihan yang sebenarnya. Jangan dilakukan secara administrasi saja. Tapi betul betul secara administrasi kemudian materi dan out putnya jelas. Terkait dengan Hilirasi dia ingin pemerintah mendorong kelembagaan ditingkat hilir didorong sebanyaknya banyaknya. ?Banak anak muda yang hebat dari pada hpnya dipakai untuk gojekan (bercanda) mending berdagang karena semua produksi ini mandek di pasar. Prilaku komsuman sudah berubah, pandemic ini adalah salah satu wujud bentuk teknologi yang berkembang saat ini dan bisa dipakai untuk perdagangan,? tandasnya. Di satu sisi, pemerintah puast sudah mewajibkan perbankan untuk merelaksasi dan segera di jalankan itu terutama bank-bank daerah. Dia juga mengatakan bahwa saat ini masih ada dana dari pihak ketiga Rp 33 triliun. Untuk itu Agus Dono meminta supaya lekas mencairkan dengan mekanisme yang diatur, jangan sampai memberatkan masyarakat,? tandasnya. Dia menambahkan bahwa kewajiban masyarakat adalah mengembalikan, sementara kewajiban pemerintah adalah menopang UMKM. Jika hal ini tidak dilakukan maka pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak.