Dongkrak Perekonomian Ditengah Pandemi, Komisi B Desak Pemerintah Beri Pendampingan Pelaku UMKM

Politisi Asal Partai Gerindra ini mendesak agar Pemerintah daerah perlu mengevaluasi Kembali strategi pendampingan yang dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah ( UMKM) yang ada di Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jatim H. Rohani Siswanto, SE mengingatkan bahwa banyak sekali program yang diberikan tidak tepat sasaran dan cenderung tidak melihat kebutuhan para pelaku usaha. " Harus difahami bahwa permasalahan umum dari UMKM adalah pada sisi permodalan, promosi dan legalitas usaha, sedangkan program ? program yang digelontorkan pemerintah daerah terkait hal tersebut seringkali kurang inovatif dan tidak mampu menjangkau mereka yang benar ? benar membutuhkan ," kata H. Rohani , Sabtu ( 22/8). Dijelaskan H. Rohani bahwa di bidang promosi produk misalnya, pemerintah daerah lebih suka menyelenggarakan pameran ? pameran yang sifatnya hanya temporer, sedangkan program promosi yang mampu menambah kemampuan para pelaku usaha secara berkesinambungan, misalnya pemasaran secara online jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, lanjut pria asal pasuruan ini, disisi lain fasilitasi perijinan usaha seperti sertifikat halal, merk dagang dan perijinan lainnya yang berkenaan ijin edar barang sangat kecil porsinya diberikan oleh pemerintah daerah sehingga memberikan kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing. " Saya minta Pemerintah Provinsi Jawa Tumur sudah seharusnya melakukan evaluasi Kembali terhadap program ? program yang diberikan kepada UMKM termasuk peningkatan anggarannya ," ucap Anggota Komisi B DPRD Jatim ini. Menurut H. Rohani terkait soal anggaran sudah bukan rahasia umum bahwa anggaran di sector perekonomian sangatlah rendah, dibandingkan sector lain, oleh karena itu perlunya pendampingan dari pemerintah untuk Pelaku UMKM supaya sehingga diharapkan mampu mendongkrak sektor perekonomian saat pandemi. " Era New Normal menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM yang ada di wilayah pedesaan agar bisa mendongkrak perekonomian dan tentunya butuh pendampingan dari pemerintah supaya para pelaku UMKM memahami tata cara mengembangkan usaha di tengah pandemi virus covid-19 ," Pungkas H. Rohani.