Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, DP3AK Jatim Didorong Sinergi Dengan OPD Pemprov Jatim

Untuk lebih memaksimalkan pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim diharapkan bisa bersinergi dengan OPD lainnya terlebih dalam mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (PPP).

“ Saya lihat untuk pada RAPBD Tahun 2021 mendapat alokasi sebesar 31 miliar 268 juta 318 ribu rupiah yang diarahkan untuk mencapai program prioritas dalam Nawa Bhakti  Jatim Sejahtera antara lain Program Peningkatan Kualitas Hidup dab Perlindungan Perempuan(PPP),”jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Umi Zahrok saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (17/11/2020).

Diungkapkan oleh politisi PKB ini, selama ini sejumlah pos anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selalu ditempatkan di masing-masing OPD Pemprov Jatim.

“ Oleh sebab itu saya berharap agar anggaran tersebut bisa maksimal maka harus ada sinergi dari DP3AK Jatim dengan OPD lainnya,”jelasnya.

Diungkapkan oleh Umi  Zahrok,  kalau dilihat dari Renstra Program PPP memiliki beberapa Kegiatan antara lain; Pengarus utamaan Gender, Penanganan Tindak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) yang sekarang mencapai 1652 kàsus  saat masa pandemi Covid 19 dan juga ada kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.

“ Sinergi antara DP3AK dengan OPD lainnya misalnya  dengan melibatkan OPD yang memiliki cakupan untuk meretaskan persoalan ekonomi perempuan misal di KUKM yang diorientasikan pada Jatim berdaya  dengan pemberdayaan koperasi perempuan, Jatim Puspa di PMD yang di orientasikan untuk fasilitasi perekonomian perempuan desa, di Lingkungan Hidup juga ada program penurunan AKI dan stunting yang sangat dekat dengan proses pemberdayaan perempuan,”jelasnya.

Diungkapkan oleh Umi Zahrok, disamping itu DP3AK juga mengelola anggaran kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp 3 milar lebih yang peruntukkannya untuk pengendalian Keluarga Berencana 1 miliar lebih,

“ Oleh sebab itu, sayan mendorong agar DP3AK meningkatkan kinerja dengan output yang terukur. Jikalau pada musim pandemi ini kasus KDRT meningkat maka penyelesaian secara psikis maupun secara dukungan kesejahteraan harus dapat diukur secara kuantitatif,”tandas politisi asal Dapil Jember Lumajang ini.