Pandemi Covid-19 nyaris mengubah semua kebiasaan masyarakat. Tidak terkecuali dunia pendidikan. Tujuh bulan siswa diminta belajar jarak jauh.
Anggota DPRD Jatim Lailatul Qodriyah mengaku banyak menerima keluhan soal sekolah melalui online atau daring tersebut.
"Saya banyak mendapat keluhan di tempat pendidikan. yang sudah sekian lama belajar daring. Kayaknya (pendidikan) anak-anak ini amburadul," ujar Lailatul Qodriyah.
Secara psikologis sekolah daring sangat membebani orang tua dan guru. Bagi wali murid, mereka tidak bisa mengontrol anaknya ketika belajar di rumah.
"Daringnya satu sampai dua jam. Tapi pasca daring ini anak-anak pegang smartphone, kita juga susah melarangnya," tegasnya.
Belum lagi persoalan pulsa dan sinyal. Diakuinya disejumlah wilayah daerah pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang sulit sinyal. Tentunya situasi ini semakin memperburuk kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Sementara bagi guru, mereka harus datang ke rumah siswa satu persatu untuk mengecek kondisi anak didiknya. Politisi PKB itu memandang, sambang ke rumah murid ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Padahal diselenggarakannya sekolah daring untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Emangnya kalau samabang ke rumah mengurangi penularan. Ya tidak juga. Ketika sambang ke rumah ini, atau murid sambang ke rumah gurunya. Lah itu timbul kewas-wasan," bebernya.
Dari pada begitu, menurutnya, lebih baik pembelajaran tatap muka tetap dilakukan. Namun dengan catatan pemerintah daerah harus melakukan dengan detail zonasi risiko penyebaran Covid-19. Tidak hanya pelabelan ditingkat kabupaten/kota saja, melainkan hingga tingkat desa bahkan dusun.
Sekolah yang berada di desa atau muridnya berasa di zona risiko hijau sebaiknya dibuka. Toh, juga ada seperti sekolah dasar yang berada di satu desa, anak-anaknya dari desa itu, aktivitas banyak di desa itu.
"Kan ada dalam satu desa itu beberapa dusun. Ada satu sekolah misalnya kalau ditingkat sekolah dasar. Ya orang tuanya kan di situ saja. Ya ngaji, ya jumatan. Ya ngajinya masuk, terus sekolahnya orang dari situ saja, tapi kenapa tidak masuk," ungkapnya.
Pun demikian, pihaknya menyebutkan, sekolah yang membuka harus tetap diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti di semprot cairan disinfektan, pemakaian masker, dan tentu jaga jarak.
"Kemudian sekolahnya bisa diberlakukan peraturan yang ketat, dengan protokol kesehatan di semprot. Kan lebih solutif dari pada sekolah yang istilah saya umpet-umpeyan," tandasnya.
Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur
Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur










