Agus Dono Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Yang Mengayomi UMKM

Para wirausaha Jatim banyak yang memiliki produk-produk inovatif, namun sebagian besar para pelaku UKM ini belum menemukan strategi pemasaran yang produktif, sehingga hasil produksi mereka terabaikan. Menanggapi fenomena tersebut, anggota DPRD provinsi Jatim Dr Drs Agus Dono Wibawanto MHum mengatakan, seharusnya  pemerintah  provinsi segera menetapkan lembaga-lembaga untuk bisa 
mengayomi, melindungi dan memfasilitasi hasil produksi pelaku UKM.

"Pemerintah harus ikut campur, harus turun tangan memberikan solusi yang tepat memfasilitasi pelaku UKM dalam mendistribusikan produk mereka. Ada kebijakan politik yang mewajibkan semua unsur terkait perdagangan itu untuk memfasilitasi perdagangan berbentuk suatu lembaga," terang Agus Dono.

Agus Dono menyebutkan, manakala mereka tidak menguasai strategi teknik pemasaran dalam mendistribusikan produksi mereka, pemerintah harusnya membentuk suatu lembaga. Lembaga bentukan pemerintah ini bisa berbentuk instansi yang diberikan kewenangan tambahan untuk membantu mendiskusikan produk UKM.

"Bukan hanya berupa administrasi, tapi betul-betul 
Memiliki jaringan pemasaran di berbagai daerah, kalau memungkinkan, lembaga atau instansi ini juga membuka jaringan internasional di berbagai negara. Sehingga pelaku UKM bisa memfokuskan diri memproduksi barang penuh kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat," sambung politisi Partai Demokrat ini dengan gamblang.

"Selama ini, yang dilakukan oleh pemerintah hanya memberikan fasilitas tempat yang secara administratif belum bisa mendongkrak penjualan produk mereka. Lembaga atau instansi inilah yang bisa dimanfaatkan  secara maksimal kinerjanya. Lembaga atau instansi ini harus memiliki kewenangan penuh dari pemerintah. Sehingga produk-produk pelaku UKM bisa memiliki link jaringan pemasaran di berbagai daerah dan berbagai negara," lanjutnya.

"Pemerintah menjalankan kebijakan politik, saya minta pemerintah untuk kurangilah penguasaan monopoli. Kalau dulu kenapa bisa kuat ya karena ada dana yang cukup besar, akibatnya mereka bisa menghidupi lingkungan masing-masing, pemerintah 
harus menjelaskan kebijakan politik pemerintah untuk menyerap produksi dan melibatkan penjualan untuk didistribusikan ke berbagai kegiatan pemerintah. Pemerintah harus dan wajib membeli produk mereka untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah," pungkasnya.