DPRD Desak Penanganan Serius Atasi Tingginya Kemiskinan di Jatim

Surabaya - DPRD Jawa Timur menanggapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tentang Profil Kemiskinan di Indonesia pada 16 Januari 2023. Dari data tersebut, secara mengejutkan Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data dari BPS, secara berturut-turut jumlah penduduk miskin terbanyak per provinsi di tempati oleh provinsi yang ada di pulau Jawa. Urutan pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin  4.236.510 orang. Jika penduduk Jawa Timur tahun 2022 berjumlah 41.150.000 jiwa, berarti prosentasi penduduk miskinnya sekitar 10,49%. 

Provinsi nomer dua dengan penduduk miskin terbesar adalah Jawa Barat 4.053.620 Jiwa atau 7,98% dari jumlah penduduk. Urutan tiga, Jawa Tengah 3.858.230 jiwa atau 10,98%. Disusul Sumatera Utara 1.262.190 Jiwa atau 8,33%, Sumatera Selatan 1.054.990 jiwa atau 11,95% dan Provinsi Lampung 995.590 jiwa atau 11,44%. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Zeiniye mengaku kaget dengan data terbaru dari BPS tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan langkah cepat. Terlebih tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir duet Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa - Wakil Gubernur Emil Dardak dapat mewujudkan visi misi seperti tertuang dalam RPJMD.  “Sekarang ini tahun terakhir Khofifah-Emil merealisasikan janji politiknya, maka harus fokus pada program pengentasan kemiskinan ini,” sebut Zeiniye.

Data BPS yang menyebut jumlah penduduk miskin Nasional terbesar ada di Provinsi Jawa Timur merupakan cambuk bagi Pemerintah Daerah beserta DPRD.  Dalam waktu dekat ini harus ada kerja keras dan kerja nyata seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). “Bagaimana programnya OPD di Pemprov Jatim itu memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan, Termasuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota dan DPRD Jatim,” pinta politisi PPP ini serius.

Zeiniye mencontohkan program yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi lagi indikator kemiskinan. Misalnya rumah tidak layak huni, dicek lagi berapa jumlahnya. Dari data rumah tidak layak huni itu, mana yang sanggup ditangani oleh pemerintah kota/kabupaten dan berapa yang bisa ditangani pemerintah provinsi. “Tahun ini harus segera terlaksana,” cetusnya.

Ia juga meminta Pemprov Jatim segera mempelajari data BPS itu, khususnya komoditi apa saja yang menjadi penyebab utama penambahan penduduk miskin di Jatim. Misalnya yang menjadi penyebabnya adalah makanan atau beras, maka perlu dilakukan penanganan cepat agar harga beras tidak naik. Urusan beras ini, hulu hilir harus ditangani bersama-sama. Dari sisi pertanian kenyataanya petani selama ini kesulitan mendapatkan pupuk. “Nah masalah-masalah inilah yang harus segera ditangani secara cepat. Segera mencari solusi,” pungkas politisi perempuan kelahiran Situbondo ini. 

Senada, Hasan Irsyad Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar mengatakan pemprov Jatim tidak bisa menganggap remeh data BPS tersebut. Pemprov Jatim harus lebih serius lagi dalam bekerja  pengentasan kemiskinan. “Perlu dicek ulang program ke masyarakat itu tepat sasaran atau belum. Seperti program bantuan untuk Koperasi, UMKM, bantuan modal, bantuan sosial harus di tingkatkan lagi,” sebut Hasan Irsyad