Mahasiswa Surabaya Demo DPRD Jatim Tolak Ciptaker

Ratusan mahasiswa dari pelbagai kampus di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (12/4). Mereka yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya ini menuntut penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022.

"Kami menolak Perppu Cipta Kerja, kami akan bertahan sampai DPRD keluar menemui kami," kata salah satu orator melalui mobil komando.

Perwakilan Aliansi BEM Surabaya, Jasim Mahindra Zulfikra mengatakan, setidaknya ada 500 mahasiswa yang turun aksi.

"Jumlah massa aksi 500 lebih," kata Jasin.

Ada sejumlah poin yang mereka tuntut. Pertama mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Perppu atau Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan terkait RUU Perampasan Aset.

Mahasiswa juga menolak segala bentuk Komersialisasi Pendidikan berbasis PTN-BH. Menuntut untuk segala Universitas di Surabaya segera membentuk Satgas Kekerasan Seksual sesuai dengan Permendikbud No 30 tahun 2021.

Di tengah aksi salah seorang orator kemudian mendesak Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan jajarannya untuk keluar menemui mahasiswa.

"Bapak dan Ibu ketua DPRD yang keluar atau kami yang masuk," kata orator.

Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad akhirnya mau menemui massa. Itu terjadi setelah mahasiswa memberikan ultimatum dengan hitungan mundur.

Saat berdialog di atas mobil komando, Kusnadi mengatakan, tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan Perppu Cipta Kerja ini sebenarnya sudah pernah disampaikan berkali-kali.

"Sebenarnya sudah dari dulu, sudah jadi tuntutan masyarakat Jatim, termasuk mahasiswa juga," kata Kusnadi.

Kusnadi mengklaim DPRD Jatim juga sudah secara terus menerus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa itu. Dia mengaku sepakat dan menolak UU Cipta Kerja.

"Kami tidak berhenti memperjuangkan itu, tuntutan saudara-saudara sekalian," ucapnya.