LKPJ Gubernur 2023: Fraksi PDIP Dorong Pemprov Jatim Perbaiki Kualitas Pendidikan dan IPM

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah poin penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur akhir tahun anggaran (TA) 2023. Salah satu yang disorot adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA.

Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Rachmawati Peni Tantri dalam rapat paripurna agenda pendapat akhir fraksi tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5/2024).

Ia menyampaikan bahwa LKPJ 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehensif dan koheren tentang implementasi strategi eksekutif di bidang pendidikan. Khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK/MA.

"Penjelasan tentang implementasi strategi eksekutif di bidang pendidikan melalui pengelolaan komposisi/persentase antara SMA dan SMK serta upaya mengelola keterkaitannya dengan dunia kerja juga tidak komprehensif," kata Rachmawati.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti minimnya data dan informasi terkait pelaksanaan dana bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dalam LKPJ 2023.

"Tidak ada data dan analisis tentang berapa sekolah yang mandiri tanpa dukungan program BPOPP, baik sekolah negeri maupun swasta. Juga tidak ada data dan penjelasan tentang persentase siswa putus sekolah," jelas Rachmawati.

Di samping itu, Fraksi PDIP juga mengkritik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang meskipun masuk kategori tinggi (74,65), namun masih rendah dalam hal lama sekolah.

Hal ini dikhawatirkan menghambat upaya memaksimalkan bonus demografis dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

"Meskipun IPM naik 0,6 poin pada 2023, namun kenaikan ini tergolong tipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di LKPJ 2023 tidak ditemukan penjelasan yang strategik dan komprehensif tentang langkah-langkah perbaikan atas fenomena tersebut," ucap dia. 

Merujuk pada kritik-kritik tersebut, Fraksi PDIP merekomendasikan beberapa poin kepada Pemprov Jatim. Yang pertama, Fraksi PDIP meminta agar eksekutif gencar melakukan promosi dan solusi konkret untuk menaikkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mendekati Harapan Lama Sekolah (HLS).

"Hal ini penting untuk mencapai target 12 tahun lama sekolah bagi generasi muda Jatim," jelasnya. 

Yang kedua, Fraksi PDIP meminta Pemprov mempercepat dan mengembangkan sekolah di Jawa Timur secara merata dan kuat. Termasuk keseimbangan SMA dan SMK. "Sehingga kebijakan zonasi tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat," imbuhnya.

Sementara ketiga, Fraksi PDIP meminta Pemprov Jatim supaya mendesain program dan alokasi anggaran yang seimbang antara sekolah negeri dan swasta.

"Hal ini penting untuk menjamin pemerataan dan kesetaraan kualitas tenaga pendidikan dan luaran sistem pendidikan," jelasnya.

Fraksi PDIP berharap, dengan langkah-langkah tersebut, kualitas pendidikan di Jatim, khususnya jenjang SMA/SMK/MA, dapat ditingkatkan secara signifikan.