Pranaya Yudha Mahardika: “ Kekuatan APBD Setelah Realisasi Belanja Wajib, Hendaknya Diprioritaskan untuk Membantu Kesulitan Rakyat

Raperda  tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 akhirnya disahkan DPRD Provinsi Jatim menjadi peraturan daerah (Perda). Setelah seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, kawasan Indrapura, Rabu (15/5/2024).

Persetujuan oleh DPRD Provinsi Jatim  ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dari  (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat, DR. Anwar Sadad. Selanjutnya dilakukan penyerahan rekomendasi DPRD oleh Pimpinan DPRD Jatim kepada Pj Gubernur Adhy Karyono.

Meski disetujui, namun sejumlah fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran TA 2023 . Diantaranya dari Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya, Pranaya Yudha Mahardika. Yudha merekomendasikan beberapa hal yang bermuara pada upaya pemerintah dapat membantu kesulitan rakyat.

Politikus Golkar, Pranaya Yudha Mahardika berharap mengatakan, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar. Fraksi Partai Golkar berharap optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif. Tentunya hal ini demi menunjang peningkatan PAD.  Kekuatan APBD setelah direalisasi untuk belanja wajib, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektif untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi ketidakstabilan harga sembako. Sebagai upaya untuk membantu  kebutuhan dasar masyarakat, perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan.

Yudha  juga menambahkan bahwa setiap tahun terdapat silpa cukup besar yang akan digunakan untuk menutup defisit APBD tahun berjalan. Kami berharap perhatian penggunaan dana cadangan untuk Pilkada di tahun 2024, agar digunakan sesuai proporsinya dan dipertanggungjawabkan. Dan anggaran Belanja Hibah yang dalam kapasitas cukup besar, harus fokus untuk program yang tepat sasaran diluar program Dinas/SKPD. Dan perlu disiapkan program urusan terkait pelayanan dasar serta kebijakan solusi sehingga angka kemiskinan dapat terkendali secara signifikan.