Fraksi Gerindra DPRD Jatim Minta Kejelasan Aset dan Strategi Bisnis Perubahan PT JGU Jadi Perseroda

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, memberikan pandangan dan catatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jatim Grha Utama menjadi PT Jatim Grha Utama (Perseroda).

Pandangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, Eko Wahyudi, dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (23/1/2025).

Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah yang berencana memperluas bidang usaha PT Jatim Grha Utama (JGU), mencakup sektor real estate, jasa, perdagangan besar, industri pengolahan, hingga pengelolaan limbah B3. 

Namun, Eko Wahyudi menyebut, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya kajian yang mendalam terkait pemilihan bidang usaha tersebut.

"Karena dalam pandangan kami, seharusnya bukan hanya penambahan bidang usaha, tetapi pemerintah provinsi harus juga perlu memfokuskan pada unit bisnis potensial dan menguntungkan yang sudah ada," kata Eko Wahyudi.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan bahwa selain memperluas bidang usaha, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap unit bisnis yang sudah ada. "Ini untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan," tambahnya.

Pada poin kedua Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya kejelasan mengenai strategi permodalan untuk mendukung ekspansi usaha yang cukup agresif ini. 

Dalam hal ini, Eko Wahyudi menuturkan bahwa perlu ada penjelasan terkait status legal dan administratif aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang saat ini dikelola oleh PT JGU.

"Mengingat terdapat sejumlah aset baik berupa tanah maupun aset lainnya yang belum memiliki kejelasan status formal dalam hal bentuk pemanfaatannya," ujar dia.

Aspek tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Mengingat kompleksitas bisnis yang akan dijalankan, Fraksi Gerindra mengharapkan penjelasan terkait struktur organisasi yang akan dibentuk.

"Perlu ada penjelasan tentang struktur organisasi baru yang akan dibentuk, langkah-langkah mitigasi risiko, terutama untuk bidang usaha baru yang berisiko tinggi," ucap dia.

Pada poin keempat, Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai target dan kinerja perusahaan setelah perubahan bentuk hukum ini.

"Perlu ada timeline implementasi yang realistis untuk setiap bidang usaha baru, serta indikator kinerja utama yang terukur untuk memastikan akuntabilitas manajemen," kata Eko Wahyudi.

Eko Wahyudi juga menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam poin kelima pandangan umum Fraksi Gerindra.

"Perlu ada penjelasan tentang harmonisasi dengan berbagai regulasi sektoral, status perizinan untuk bidang usaha baru, serta langkah antisipasi terhadap potensi perubahan regulasi di masa depan," sebut dia.

Dampak sosial dan lingkungan dari transformasi ini juga tak luput menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Karena itu, pihaknya meminta penjelasan bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Juga, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan, terutama terkait pengelolaan limbah B3.

"Dampak sosial dan lingkungan dari transformasi ini juga perlu dijelaskan secara komprehensif," tegas Eko Wahyudi.

Terakhir, Eko Wahyudi menambahkan bahwa Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya strategi kemitraan dan pengembangan bisnis. Pihaknya berharap ada penjelasan terkait rencana kemitraan dengan pihak swasta atau BUMD lain.

"Serta potensi sinergi dengan BUMD provinsi lain dan strategi pengembangan pasar untuk setiap bidang usaha yang akan dijalankan," tutupnya.