gerbang baru nusantara

Komisi B Minta Pemprov Tetapkan Jatim Darurat PMK

Guna mencegah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menetapkan Jatim darurat PMK.

Adi Suprayitno
Jumat, 24 Januari 2025
Bagikan img img img img
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir

Guna mencegah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menetapkan Jatim darurat PMK.

Qodir mengaku dorongan agar segera Jatim ditetapkan darurat PMK karena dirinya menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini agar pemerintah dapat lebih serius menangani dan ada jaminan ganti rugi untuk hewan yang mati, seperti janji pemerintah sebelumnya

"Harapan kami, suara-suara dari masyarakat ini bisa menjadi pertimbangan, agar Pemprov segera menetapkan kondisi darurat PMK," pintanya, Jumat 24 Januari 2025.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim menjelaskan ganti rugi kepada peternak yang hewannya mati akibat PMK
sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap dampak ekonomi.

"Langkah pertama adalah menetapkan PMK sebagai kondisi darurat. Ini penting agar penanganannya dapat lebih terstruktur dan fokus," pintanya.

Mantan ketua DPRD Gresik itu menilai pentingnya sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat selama ini, penanganan PMK sering terkendala oleh ego sektoral pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota yang  lamban penanganan wabah. 

"Harus ada sinergi yang lebih baik antara Provinsi dan kabupaten/kota. Penanganan yang seragam dan terkoordinasi akan mempercepat proses pemulihan dan mengurangi kematian hewan yang terjangkit PMK," katanya.

Selain vaksinasi, Qodir juga menyoroti pentingnya upaya preventif lainnya, seperti vaksinasi serentak yang melibatkan semua pihak, termasuk kabupaten/kota dan petugas kesehatan hewan. 

"Vaksinasi serentak harus segera dilakukan. Kami berharap ada kerja sama yang lebih baik antara provinsi, kabupaten/kota, dan tenaga medis agar vaksin dapat langsung dibagikan dan diterapkan pada hewan-hewan yang berisiko," ujarnya.

Tak hanya itu, Qodir menyebut bahwa peternak yang hewannya tidak terjangkit PMK juga merasakan kerugian besar, akibat harga jual ternak yang anjlok.

 "Selama ini peternak yang hewan ternaknya sehat pun juga terdampak. Harga jual sapi mereka jatuh drastis, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi mereka," kata Qodir.

Dengan adanya perhatian yang lebih serius dan langkah-langkah konkret dari Pemprov Jatim, Qodir berharap peternak dapat segera pulih dan sektor peternakan di Jawa Timur kembali stabil.
 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu