DPRD Jatim Beri Catatan Pemprov Sediakan 40 ribu Beasiswa

Pemprov Jawa Timur menyiapkan program beasiswa penuh dan bantuan biaya pendidikan terjangkau bagi siswa SMA dan SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Program yang menyasar siswa dari keluarga pra sejahtera, terutama yang tergolong dalam Desil 1 dan Desil 2, atau 20 persen kelompok ekonomi terbawah mendapat apresiasi berbagai pihak. Termasuk Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. Politisi PKB Jatim ini mengapresiasi dan menilai bahwa program ini sangat tepat sasaran.

“Banyak siswa miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah karena belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” sebut Hikmah.

Masih adanya siswa dari keluarga miskin yang belum menerima PIP juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. “Ini penting karena selama ini ada tumpang tindih penerima bantuan, di mana satu orang bisa menerima banyak program sementara yang lain tidak mendapat apa-apa,” kata Hikmah.

Lanjut Hikmah yang duduk di DPRD Jawa Timur dua periode ini, terdapat sinyalemen atau peringatan yang mana, warga miskin menerima program sosial yang bertumpuk-tumpuk. Ia mencontohkan, salah satu keluarga yang sudah menjadi peserta PKH, juga menerima BNPT, bahkan masih mendapatkan bantuan lainnya.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur atau Malang Raya itu, jika itu diterapkan terjadi   ketidak sesuaian dengan passing grade kemiskinan warga. Sementara warga miskin lain yang belum terdata dalam DTKS juga sangat banyak. "Jadi tepat kalau dipilihnya bukan kepada yang sudah menerima PIP," tegasnya.

Akan tetapi, Hikmah juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada siswa Madrasah Aliyah (MA). Meskipun MA berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, mereka tetap bagian dari warga Jawa Timur. Menurutnya, siswa MA juga mengalami keterbatasan akses terhadap program-program beasiswa dari pemerintah pusat.

“Jika Pemprov Jatim juga bisa memberikan perhatian kepada siswa Madrasah Aliyah, itu akan menjadi langkah yang sangat berarti. Mereka juga layak untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa  mengungkapkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mendapat bantuan pemerintah lain, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), akan menjadi prioritas. Bahkan, masing-masing siswa yang memenuhi kriteria akan mendapat bantuan biaya sebesar Rp1 juta.

"Setiap kabupaten dan kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga pra sejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh atau pekerja dengan total anggaran Rp 5,7 miliar," ujar Khofifah.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa daya tampung SMA/SMK negeri di Jawa Timur sangat terbatas. Dari total 682.252 lulusan SMP sederajat pada tahun ini, hanya sekitar 261.396 siswa atau 38,81 persen yang dapat tertampung di sekolah negeri. Akibatnya, lebih dari 420 ribu siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Sebagai upaya solutif, Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan SMA dan SMK swasta di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari target awal 30 ribu kuota beasiswa, kini jumlahnya sudah melebihi 40 ribu kuota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan menengah yang layak dan berkualitas.

Kepala UPT TIKP Dindik Jatim, Mustakim, mengungkapkan bahwa komunikasi antara cabang dinas dan pihak sekolah swasta telah selesai dilakukan. Komitmen telah terbangun untuk menyediakan kuota beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau. Saat ini, Jawa Timur memiliki 1.083 SMA swasta dan 1.860 SMK swasta yang menjadi bagian dari program ini.

“Jika setiap sekolah menyediakan 10 kuota beasiswa, maka akan tersedia sekitar 29.430 beasiswa bagi siswa tidak mampu atau yang memiliki prestasi. Program ini bukan hanya untuk siswa dari keluarga miskin, tapi juga bisa menyasar siswa jalur tahfidz atau jalur prestasi lomba,” ujar Mustakim.