PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025–2029

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna (14/05/2025) dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025– 2029. Rapat ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran eksekutif dan awak media. Melalui juru bicara masing-masing, fraksi- fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan penting terhadap arah dan substansi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Pada penyampaian pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya keadilan sosial, reformasi birokrasi, dan partisipasi publik. Fraksi Partai Gerindra mendorong penguatan visi pembangunan melalui pembiayaan inovatif dan kolaborasi lintas sektor, sementara Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan pendekatan pembangunan berbasis potensi wilayah. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pembangunan harus multidimensional dan inklusif terhadap kelompok rentan, serta menuntut pendekatan yang lebih komprehensif terhadap isu sosial dan lingkungan. Sedangkan Fraksi Partai NasDem fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan petani serta generasi muda melalui program-program inovatif.

Dalam sektor pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PKS menilai pengelolaan keuangan daerah masih konservatif dan mendorong peningkatan PAD melalui inovasi fiskal serta pembangunan infrastruktur strategis yang inklusif. Fraksi PAN menyoroti perlunya transparansi dalam penyusunan RPJMD, penguatan desa, serta penyesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Fraksi PKB secara tegas mengkritisi ketidaksesuaian data dalam dokumen RPJMD dan mendesak dilakukan peninjauan ulang agar isi dokumen sesuai dengan kondisi riil Jawa Timur. Seluruh pandangan fraksi ini memberikan catatan kritis dan konstruktif yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penyempurnaan RPJMD demi mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.