Panen Raya Jatim Penuhi Target Nasional, Deni NasDem: Saatnya Pikirkan Ketahanan Jangka Panjang

Jawa Timur kembali menunjukkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional setelah capaian panen raya tahun ini berhasil memenuhi target ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Deni Prasetya, dalam sesi wawancara di Gedung DPRD Jatim pada Kamis (26/6/2025) sore.

Menurut Deni, keberhasilan panen kali ini patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian swasembada pangan harus dipikirkan dalam konteks jangka panjang, bukan sekadar memenuhi target tahunan.

“Hari ini kita memang sudah memenuhi target. Tapi untuk ke depan, kita harus pikirkan keberlanjutan. Misalnya bagaimana pengelolaan tanah bisa lebih bijak tanpa harus menambah lahan yang sudah ada,” ujar politikus asal Jember.

Ia menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi lahan pertanian seluas sekitar 1,2 juta hektare. Namun, produktivitas lahan perlu dijaga dengan mempertimbangkan aspek kesuburan tanah, penggunaan pupuk organik, serta integrasi dengan sektor peternakan.

Anggota Komisi B DPRD Jatim ini juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian dan irigasi.

“Kalau infrastruktur dan irigasi mendukung, serta modernisasi terus dilakukan, maka efisiensi pertanian bisa tercapai. Tapi kalau air irigasi hanya tersedia sebulan sekali, tentu akan menjadi kendala besar,” jelasnya.

Deni menambahkan bahwa keterhubungan antarwilayah pertanian dengan jalur distribusi seperti jalan dan saluran irigasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat.

Deni juga menyoroti tren berkurangnya regenerasi petani muda, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab alih fungsi lahan ke sektor industri atau perumahan.

“Anak-anak petani sekarang banyak yang tidak mau jadi petani. Maka pemerintah harus mendukung penuh generasi muda untuk tertarik ke sektor pertanian, dengan pelatihan, permodalan, dan infrastruktur,” ujarnya.

Saat ditanya soal kemungkinan pembentukan BUMD pangan di Jawa Timur, Deni menganggap itu sebagai ide yang potensial, namun perlu kajian matang.

“Kalau hanya sekadar untuk stabilisasi harga, bisa saja. Tapi BUMD pangan harus jelas potensi dan fungsi pengelolaannya, jangan sampai membebani APBD,” katanya.

Deni juga mendukung program pemerintah pusat berupa “Satu Desa Satu Koperasi Merah Putih” sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa. Namun, ia mengingatkan bahwa koperasi harus benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha yang siap memenuhi regulasi dan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha.