gerbang baru nusantara

DPRD Jatim, BNN, Direkotorat Narkoba Polda Jatim dan LSM peduli Narkoba sepakati beberapa langkah strategis, tekan peredaran Narkoba

DPRD Jatim Direktorat Narkoba Jatim, Badan Narkotika Nasional BNN Jatim  dan Lembaga Pemasyarakatan di Jatim, sepakati beberapa hal untuk dilakukan secara bersama sama dalam rangka menekan angka peredaran Narkoba di Jatim, khusunya di Lembaga Pemasyarakatan.

Ari Setiabudi
Senin, 21 Juli 2025
Bagikan img img img img
Wakil Ketua Komisi A DPRD, Budiono

DPRD Jatim Direktorat Narkoba Jatim, Badan Narkotika Nasional BNN Jatim  dan Lembaga Pemasyarakatan di Jatim, sepakati beberapa hal untuk dilakukan secara bersama sama dalam rangka menekan angka peredaran Narkoba di Jatim, khusunya di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini dihasilkan setelah mereka bertemu dan melakukan pembicaraan bersama di ruang Komisi A DPRD Jatim, Senin (21/07/25).

Wakil Ketua Komisi A DPRD, Budiono, mengatakan dalam pertemuan tadi menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk menekan peredaran narkoba di Jawa Timur, yang menempati peringkat kedua nasional dalam kasus narkotika.

“Kami sepakat untuk memaksimalkan program Lapas Bersinar di setiap Lapas. Direktorat Narkoba Polda Jatim dan BNN Jatim akan segera mengadakan deklarasi bersama untuk menolak narkoba di Lapas,” ujarnya usai rapat.

Selain itu, kata Budiono, BNN Jatim akan melaksanakan operasi mendadak tanpa pemberitahuan sebagai bagian dari kewenangan mereka untuk memutus rantai peredaran narkoba.

"Nanti akan segera diadakan dari BNN operasi mendadak yang tidak dikasih tahu, itu adalah kewenangan-kewenangan dari BNN, Jadi kami nanti hanya memfasilitasi saja sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa memaksimalkan penanggulangan narkoba di Jawa Timur," jelasnya.

Terkait pembangunan sel bawah tanah untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, baik di dalam Lapas maupun di luar. Budiono menegaskan dukungan penuh Komisi A terhadap inisiatif ini.

“Apapun kegiatan di Jawa Timur yang bertujuan memerangi peredaran narkoba, kami dukung penuh. Ini penting karena Jawa Timur masih nomor dua nasional,” katanya.

Sementara itu ketika disinggung terkait anggaran yang minim yang dimiliki BNN dalam memutus rantai peredaran Narkoba di Jatim, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya di Komisi A akan mengusulkan pembahasan lanjutan bersama pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar).

“Tadi permintaan dari BNN Jatim bahwa karna ada keterbatasan anggaran maka ini akan kita berikan masukan kepada pimpinan Dewan, karna ini adalah kewenangan pimpinan dan banggar untuk menindaklanjuti masukan dari BNN jawa timur," jelasnya.

"Kita akan upayakan ada anggaran dari APBD Jatim untuk BNN. Ini cukup penting guna menekan angka Narkoba di Jatim, yang ini juga melindungi masyarakat Jatim sendiri," lanjutnya mempertegas.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu