Entas Kemiskinan, Komisi E Dorong Pemprov Jatim dan Pemda Gotong Royong

Komisi E DPRD Jawa Timur merasa prihatin dengan masih tingginya angka kemiskinan. Untuk itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, DPRD mendorong Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot untuk gotong royong lewat kebijakan pro rakyat.

Untuk diketahui, catatan BPS Jatim persentase, penduduk miskin Jatim pada Maret 2025 mencapai sebesar 9,50 persen. Angka tersebut menurun 0,06 persen poin terhadap September 2024.

Jumlah penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 mencapai 3,876 juta jiwa. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 17,94 ribu orang. Meski menurun, jumlah penduduk miskin Jatim masih jadi yang terbanyak di Indonesia. 

Urutan kedua dan ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masing-masing diduduki Jawa Barat (Jabar) dengan 3,654 juta jiwa penduduk miskin, dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 3,366 juta jiwa penduduk miskin.

Kondisi Jatim tidak lebih baik dari Jabar. Padahal, jumlah penduduk Jatim lebih sedikit dari Jabar, mengingat Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. 

Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno adanya  mendorong kolaborasi yang lebih nyata antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan sebaran data penduduk miskin di daerah.

Komisi E menilai perlu adanya gotong royong antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat yang memiliki data langsung terkait dengan ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

"Pemerintah provinsi mengkoordinir seluruh data yang ada. Jadi kita juga mendorong masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Pemerintah provinsi melakukan intervensi, pemerintah kabupaten/kota mengambil yang pokok-pokok," katanya, Rabu (30/07/2025).

Dengan gotong royong, Pemprov dan Pemkab/Pemkot bisa menganalisa penyebab Jawa Barat kemiskinan sedikit, padahal jumlahnya lebih besar.

Artinya banyak perusahaan-perusahaan besar, sehingga bisa juga menampung tenaga-tenaga kerja di daerah tersebut. 

"Sehingga menyebabkan banyak masyarakat mendapatkan pendapatan, dari pendapatan itulah mereka bisa hidup," kata Untari.

Untari menegaskan, Fraksi PDIP dan Komisi E terus mendorong Pemprov Jatim untuk memprioritaskan alokasi bantuan produktif bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Khususnya yang ada pada desil 1 sampai desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Desil 1-2 itu di kemiskinan ekstrem yang kemarin masih ada 800 ribu orang. Nah di antara 3,876 juta pendidik miskin atau 9,50 persen itu, upaya-upaya kita adalah dengan meluaskan bantuan permodalan, kemudian beasiswa kepada anak-anak siswa miskin. Sehingga ibunya bisa mendapatkan permodalan, anaknya dibantu beasiswa. Ini akan bisa mengurangi jumlah besarnya masyarakat yang miskin," pungkasnya.