Fraksi Demokrat Jatim Minta Penjelasan Penggunaan SiLPA 2025

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Fraksi Demokrat menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus menjunjung tinggi prinsip good financial governance.

“Perubahan anggaran mutlak mengedepankan alur keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka, dan memenuhi kebutuhan publik,” ujar H. Indra Widya Agustina, juru bicara Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna, Selasa (19/8/2025).

Ia meminta penjelasan tambahan dari Gubernur Jawa Timur terkait akuntabilitas penggunaan anggaran di tahun berjalan.

Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat adalah melonjaknya Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang awalnya ditargetkan sebesar Rp1,78 triliun menjadi Rp4,70 triliun.

“Kami dapat memahami penggunaannya untuk menutup defisit 2025, tetapi juga mendorong komisi dan OPD untuk memastikan prognosis program berjalan optimal,” lanjut Indra.

Fraksi Demokrat juga mempertanyakan apakah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang ada saat ini mampu mempercepat terwujudnya visi pemerintahan berkelas dunia. Menurut mereka, pemerintahan harus bebas dari KKN, profesional, dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Mengacu pada pendapat Badan Anggaran DPRD Jatim, Fraksi Demokrat menyatakan bahwa kekuatan fiskal daerah harus mampu mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Jawa Timur tahun 2025. Namun, menurut Fraksi, keberhasilan tersebut tetap harus ditopang tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

“Apakah perubahan APBD ini benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kebutuhan rakyat? Fraksi kami menilai perlu ada penjelasan tambahan terkait hal ini,” tegas Indra.

Demokrat juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi memberikan proyeksi jelas terkait dampak ekonomi yang akan dirasakan rakyat dari kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025.

“Kami butuh perkiraan geliat ekonomi yang nyata dan mensejahterakan,” katanya mengakhiri.