Fraksi NasDem Dorong Optimalisasi PAD dan BUMD Jatim

Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Fokus utama NasDem adalah pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kinerja BUMD.

“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk secara serius memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD,” ujar Khusnul Arif, S.Sos., juru bicara Fraksi NasDem dalam sidang paripurna, Selasa (19/8/2025).

Ia menekankan pentingnya sistem digital yang modern untuk memperluas basis pajak dan meminimalisir kebocoran pendapatan.

NasDem juga menyoroti aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Fraksi, aset tersebut perlu segera diidentifikasi dan diberdayakan sebagai sumber penerimaan baru, baik melalui kerjasama pemanfaatan, model Public Private Partnership (PPP), maupun pengembangan usaha baru yang bernilai tambah.

Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan bahwa BUMD harus menjadi instrumen strategis dalam menopang ekonomi daerah.

“BUMD harus diperkuat dari sisi tata kelola dan kapasitas usaha agar tidak menjadi beban anggaran, tetapi justru memberikan kontribusi terhadap PAD,” tegas Khusnul Arif.

Dalam hal belanja daerah, Fraksi NasDem mendorong peningkatan belanja modal yang dinilai masih rendah. Pembangunan infrastruktur produktif dinilai penting untuk menciptakan efek ganda terhadap perekonomian, terutama di sektor konektivitas, UMKM, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

Menyikapi lonjakan defisit dari Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun, Fraksi NasDem meminta langkah penanganan yang lebih terukur. Mereka mengingatkan agar penggunaan SiLPA sebagai penutup defisit tidak menjadi pola permanen yang melemahkan disiplin fiskal jangka panjang.

Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Transformasi digital harus mampu memperkuat efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui forum konsultasi publik dan keterbukaan data,” ujar Khusnul Arif.