Banggar DPRD Jatim Minta P-APBD Fokus Penanggulangan Kemiskinan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur meminta agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 memberi dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan wilayah.

“Perubahan APBD 2025 ini harus memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian berbagai problem ketimpangan pembangunan daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Banggar, H. Mohammad Nasih Aschal, dalam rapat paripurna di Surabaya, Sabtu (16/8/2025).

Banggar mencatat pendapatan daerah dalam P-APBD 2025 naik Rp91,18 miliar menjadi Rp28,53 triliun. Kenaikan ini ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp17,04 triliun, meskipun pendapatan transfer turun Rp192,31 miliar.

Tiga catatan strategis disampaikan Banggar, yakni perlunya penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk memperluas basis pajak daerah, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta efisiensi pengelolaan transfer agar tidak menumpuk menjadi SiLPA.

Sementara itu, belanja daerah naik Rp2,71 triliun menjadi Rp32,93 triliun. Akibatnya, defisit anggaran meningkat dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Banggar menekankan belanja harus diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Semua program atau proyek harus benar-benar diarahkan demi tercapainya dampak langsung pada konektivitas, produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan antarwilayah di Jawa Timur,” ujar Nasih Aschal.

Banggar juga mendukung peningkatan belanja modal produktif dan meminta Komisi-Komisi DPRD mempercepat realisasinya, serta memastikan pemanfaatan SiLPA 2024 sebesar Rp4,7 triliun untuk program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM.