Daerah Kurang Dana Urus Jalan Desa di Jatim, Agung Mulyono: Harus Aktif Komunikasi Dengan Pemprov

Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Agung Mulyono mengatakan agar pemkab atau pemkot di Jawa Timur untuk pro aktif ke pemprov untuk penanganan jalan desa di wilayahnya masing-masing.

Menurut politisi Demokrat ini, jalan desa yang baik memiliki banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan, termasuk peningkatan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keselamatan transportasi. 

"Jalan desa yang memadai mempermudah akses ke berbagai fasilitas seperti sekolah, kesehatan, dan pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang dagangan," kata pria asal Banyuwangi ini, Senin (25/8/2025).

Penggemar gowes ini mengatakan selama turun ke daerah, banyak keluhan dari warga terkait kurang memadai jalan desa.

"Tentunya jika daerah kekurangan anggaran untuk pemeliharaan jalan desa, bisa berharap dapat dana dari pemprov. Kalau komunikasi yang baik tentunya akan dibantu oleh pemprov," ujarnya.

Alokasi untuk belanja infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025 mengalami lonjakan. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Upaya tersebut dimanifestasikan melalui sejumlah program prioritas. Di antaranya, penanganan jalan dan jembatan dengan prioritas pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 1.671 Km untuk mendukung kelancaran mobilisasi serta distribusi orang, barang dan jasa.

Program tersebut menjadi belanja infrastruktur dengan alokasi terbesar. Realisasinya akan dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dengan anggaran mencapai Rp 1,37 triliun.