Fraksi Partai NasDem Soroti Aset Pemprov Jatim Tak Produktif

Aset daerah yang masih banyak dalam kondisi tidak produktif atau bahkan bermasalah menjadi sorotan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur. 
Berdasarkan laporan Komisi A dan C, banyak aset pendidikan, seperti SMA/SMK, yang statusnya belum jelas atau terlibat sengketa. 
Disampaikan, ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Mohammad Nasih Achal melalui juru bicara Fraksi NasDem Agus Wahyudi, bahwa aset-aset (tidak produktif) ini  harus segera diinventarisasi dan dikelola dengan strategi yang tepat, termasuk pemanfaatan melalui kerja sama dengan pihak swasta, tukar guling, atau optimalisasi sebagai sumber pendapatan baru. “Dengan demikian, aset daerah dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan tidak hanya menjadi beban pemeliharaan anggaran,” sebut Agus Wahyudi. 
Fraksi Partai NasDem juga menekankan peningkatan peran BUMD dalam menyumbang PAD. Target pendapatan dari BUMD dalam P-APBD 2025 sedikit menurun dibanding APBD murni, sehingga diperlukan inovasi dan efisiensi agar BUMD dapat lebih kompetitif. BUMD harus mampu menjadi ujung tombak dalam mendukung program strategis daerah, termasuk dalam sektor pangan, energi, dan pembiayaan UMKM. “Sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat perekonomian Jawa Timur dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem mencatat adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Penurunan ini harus menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan sumber pendapatan daerah yang lebih inovatif dan tidak membebani masyarakat miskin maupun pelaku usaha mikro. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan pendekatan berbasis teknologi dan edukasi, bukan sekadar meningkatkan tarif yang berpotensi membebani pelaku ekonomi produktif.
Fraksi NasDem memandang bahwa kebijakan Perubahan APBD 2025 merupakan instrumen penting dalam merespons dinamika ekonomi nasional dan global, serta tantangan fiskal yang dihadapi daerah. P-APBD 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan penurunan pendapatan transfer pusat, lonjakan kebutuhan belanja prioritas, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. “Dalam konteks ini, peran APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang mampu menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Agus. 
Berdasarkan hasil pembahasan Komisi C, Pendapatan Daerah pada P-APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp 28,539 triliun, meningkat Rp 91,182 miliar dari APBD murni tahun 2025. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar Rp 103 miliar. Komponen pajak yang mengalami peningkatan meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang naik Rp 100 miliar menjadi Rp 3,2 triliun dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang naik Rp 3 miliar menjadi Rp 38,15 miliar. Sementara itu, komponen pajak lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya. Namun demikian, Fraksi Partai NasDem memberikan catatan bahwa peningkatan target PAD ini harus diiringi dengan strategi yang komprehensif agar tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi mampu memperkuat fondasi kemandirian fiskal daerah. 
“Digitalisasi perpajakan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai langkah strategis yang harus diprioritaskan. Transformasi digital tidak hanya untuk mempermudah administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan kebocoran penerimaan dan perluasan basis pajak,” tegas anggota Fraksi Partai NasDem.

Fraksi NasDem juga mengurai, bahwa integrasi data antarperangkat daerah, BUMD, dan pemerintah pusat akan memungkinkan pengelolaan pajak yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi yang modern. “Selain itu, diversifikasi sumber PAD juga menjadi kebutuhan mendesak. Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pengelolaan ruang laut yang jika dioptimalkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pemerintah perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak hanya mengandalkan sektor pajak konvensional, tetapi juga inovasi berbasis pelayanan publik dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.