DPRD Jatim Cabut Enam Perda Tak Relevan Kebutuhan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Jawa Timur, mencabut enam Peraturan Daerah (Perda), yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan M Batara Goa, menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah rapat internal yang digelar pekan lalu. Keenam Perda dinilai tidak lagi memiliki kekuatan hukum di tingkat provinsi karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat atau kabupaten/kota.

“Dalam rapat Bapemperda minggu kemarin, kami menyimpulkan akan mencabut enam perda tersebut karena sudah tidak relevan digunakan untuk pemerintahan provinsi,” kata Yordan, politisi dari Fraksi PDIP, Sabtu (13/9/2025).

Adapun enam Perda yang dicabut yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Usaha Pertambangan dan Galian C, Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Modern, serta Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik.

Tiga Perda lainnya adalah Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kelebihan Angkutan Barang, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdurrahman Saleh, dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur.

Terkait penggantian Perda, Yordan menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk membuat aturan baru sebagai pengganti. “Pembuatan Raperda baru tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, mengenai usulan alih tugas pegawai PPPK ke Koperasi Merah Putih, Yordan menyatakan hal tersebut masih memerlukan pembahasan mendalam. “Mereka sebelumnya sudah punya job di tempatnya. Jadi saya rasa perlu pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.