Banggar DPRD Jatim Rekomendasi Pemprov dan Komisi Terkait untuk Menelaah Setiap Potensi Peningkatan PAD di Tahun 2026

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Banggar menilai pendapatan daerah diproyeksikan stagnan, bahkan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dari dimensi pendapatan daerah, diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2025, terlihat pendapatan daerah kita mengalami stagnasi. Bahkan secara agregat, pendapatan daerah diproyeksi turun minus 1,2 persen,” ujar Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

Dalam nota keuangan Gubernur Jawa Timur, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp28,26 triliun. Angka tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,24 triliun, pendapatan transfer Rp10,99 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,15 miliar.

Banggar menilai proyeksi tersebut belum mencerminkan performa optimal. PAD hanya diperkirakan tumbuh 1,8 persen, sementara pajak daerah naik 2,2 persen, jauh di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 4,8–5,6 persen.

“Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Komisi terkait untuk menelaah setiap potensi peningkatan PAD di tahun 2026,” tegas Lilik.

Selain itu, Banggar meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan barang milik daerah. Langkah konkret juga diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan aset daerah yang idle, sekaligus menargetkan kinerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tahun 2026 adalah momentum akselerasi implementasi setiap kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029 maupun RKPD 2026,” tambahnya.

Banggar juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menyumbang dividen signifikan ke kas daerah. Jika hasil evaluasi menunjukkan BUMD tidak sehat, DPRD membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus).

Selain itu, Banggar mendorong perusahaan swasta di Jawa Timur meningkatkan kontribusi pemberdayaan masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR).

Di sisi lain, Banggar juga mendesak penyusunan roadmap pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) agar lebih mandiri, termasuk penguatan layanan rumah sakit milik Pemprov Jatim.

Dalam laporannya, Lilik menyampaikan bahwa belanja daerah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp29,25 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp22,23 triliun, belanja modal Rp1,71 triliun, belanja tidak terduga Rp198 miliar, dan belanja transfer Rp5,1 triliun.

Dengan pendapatan Rp28,26 triliun, APBD 2026 mengalami defisit Rp994,01 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp1,03 triliun. Dari jumlah itu, Rp9,17 miliar dialokasikan untuk cicilan pokok utang ke PT SMI, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp994 miliar dapat menutup defisit.

Meski demikian, Banggar menilai Raperda APBD 2026 telah memenuhi regulasi formal dan kelengkapan dokumen pendukung. Hal ini berdasarkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Oleh karena itu, Badan Anggaran berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 layak untuk ditindaklanjuti pembahasannya oleh Komisi-Komisi maupun Fraksi-Fraksi DPRD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Lilik.