DPRD Jatim Minta Dishub Antisipasi Penolakan TransJatim Malang

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim agar menyiapkan langkah antisipatif menyusul adanya penolakan terhadap rencana pengoperasian bus TransJatim di wilayah Malang Raya.

“Jujur saya belum dapat informasi secara detail, tapi kalau memang ada penolakan, tentunya Dishub pasti sudah melakukan upaya antisipasi, persiapan-persiapan atau plan B,” ujar Khusnul, Kamis (25/09/2025). Ia menegaskan bahwa sebelum TransJatim beroperasi, pasti sudah melalui perencanaan dan kajian yang komprehensif.

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang sebelumnya ditegaskan dr. Agung Mulyono yang menilai TransJatim di Malang harus menjadi solusi transportasi.

Keyakinan Koordinasi dengan Pemda dan Pelaku Transportasi

Khusnul juga yakin bahwa Dishub telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku transportasi lokal di Malang. Oleh karena itu, jika muncul kendala teknis di lapangan, petugas Dishub dapat segera melakukan perbaikan.

“Koridor 1 sampai 6 sudah berjalan, dan sebentar lagi koridor 7. Dishub punya pengalaman cukup dari proses awal hingga operasional,” ujarnya. Pengalaman tersebut dapat dijadikan bekal untuk menghadapi tantangan di Malang Raya.

Selain itu, Khusnul menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Hal ini relevan dengan pembahasan Raperda Transportasi Publik di Jawa Timur yang turut melibatkan pakar ITS, sebagai upaya memperkuat kebijakan transportasi yang lebih komprehensif.

Harapan untuk Masyarakat dan Pelaku Lokal

Ia berharap pengoperasian TransJatim tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat pengguna transportasi umum, tetapi juga bisa mengakomodasi pelaku usaha moda transportasi lokal agar tidak terdampak secara ekonomi.