dr. Agung Mulyono Minta Trans Jatim di Malang Jadi Solusi Transportasi Publik dan Tidak Matikan Angkutan Lokal

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa layanan Trans Jatim di Malang Raya harus menjadi solusi transportasi publik, bukan ancaman bagi angkutan lokal.

Trans Jatim Harus Mengedepankan Kearifan Lokal

Politisi asal Dapil Banyuwangi ini menyampaikan, dalam koordinasi bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, disepakati bahwa operasional Trans Jatim akan berjalan dengan prinsip kearifan lokal.

“Yang pasti Pak Kadishub Nyono sepakat sama kita, Trans Jatim tidak mengganggu kearifan lokal. Justru nanti akan digandeng mereka, dengan cara mereka,” ujar dr. Agung, Rabu (24/09/2025).

Data Dishub: Trans Jatim Jadi Primadona Transportasi Publik

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, Trans Jatim kini menjadi primadona transportasi publik di Jawa Timur. Data Dishub Jatim menunjukkan bahwa dari enam koridor yang beroperasi, keterisian penumpang terus meningkat signifikan, dengan rata-rata ribuan penumpang per hari.

“Rute-rute koridor itu selalu ramai. Artinya ada kepercayaan masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua yang kini mulai beralih,” jelasnya.

Dorongan Komunikasi dengan Angkutan Lokal

Meski demikian, dr. Agung mengingatkan agar antusiasme tersebut tidak mematikan transportasi lokal. Ia meminta Dishub Jatim memperkuat komunikasi dengan pelaku angkutan lokal di Malang.

“Harapannya solusi, jangan sampai mematikan lokal. Kalau ada gesekan di lapangan, harus digandeng lewat komunikasi, bukan dibiarkan tarik-menarik,” tegasnya.

Pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Lebih jauh, anggota DPRD Jatim tiga periode ini menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap operasional Trans Jatim. Hingga kini, ia menilai belum ada laporan komprehensif yang bisa menjadi dasar evaluasi DPRD.

“Saya sudah menunggu monev mereka. Kita mau tanyakan nanti di rapat komisi, biar by data. Jangan sampai bagus hanya di kulitnya saja, tapi tidak ada laporan evaluasi yang nyata,” tegasnya.

Perluasan Jaringan 10 Koridor Harus Selaras dengan Transportasi Lokal

Agung juga menyinggung target Pemprov Jatim untuk memperluas jaringan hingga 10 koridor Trans Jatim. Menurutnya, rencana itu harus dipastikan selaras dengan ekosistem transportasi lokal.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Kadishub, semua harus diajak komunikasi dengan baik,” ungkapnya.

DPRD Jatim Tegaskan Dukungan dengan Catatan

dr. Agung menutup dengan menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh pengembangan Trans Jatim, selama tidak merugikan transportasi lokal dan berbasis data evaluasi yang jelas.

“Intinya, Trans Jatim ini solusi, tapi jangan sampai jadi masalah baru. Komunikasi, data, dan evaluasi harus dikedepankan,” pungkasnya.