Fraksi PAN: Maksimalkan Peran BUMD Dukung Retribusi Daerah

Fraksi PAN mempertanyakan peran BUMD dan upaya strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini, selalu menjadi perhatian bersama dan telah berulangkali disampaikan yaitu, mengenai BUMD dan strategi peningkatan pajak sebagai retribusi daerah.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Suli Daim menjelaskan, dua hal (BUMD dan strategi peningkatan pajak) menjadi catatan khusus Fraksi PAN. “Bagaimana roadmap atas dua hal diatas  dapat menjadi kontributor pendapatan atau minimal tidak mengandalkan alokasi dari APBD, khususnya pada BLUD,” tandas Suli Daim.
Dalam konteks pendapatan, lanjut Suli Daim bahwa dana transfer yang berasal dari penghitungan bagi hasil tembakau menjadi salah satu hal krusial bagi pendapatan daerah. Kini Kementerian Keuangan berupaya memastikan bahwa industri rokok terlindungi dan pada sisi lain pendapatan dari cukai tercapai. 

Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai dukungan nyata, konkrit dan berkelanjutan terhadap peredaran rokok illegal. “Sehingga hal ini membantu kita memperoleh bagi hasil cukai rokok,” ujar Suli Daim.

Dikesempatan yang sama, Fraksi PAN meminta rincian alokasi anggaran yang dipersepsikan Pemerintah Provinsi Jatim sebagai kategori untuk dukungan ketahanan dan kemandirian Pangan. Hal ini antara lain untuk tetap memastikan peran Jawa Timur sebagai buffer stock pangan utama di Indonesia. 

“Kami meminta penjelasan bahwa ketahanan pangan bukan soal ketersediaan, tetapi bagaimana menciptakan ketersediaan dengan dukungan pada sektor penghasil pangan, seperti infrastruktur agraria misalnya irigasi, embung dan sejenisnya,” tandasnya. 
Perhatian dan keprihatinan dukung infrastruktur ini adalah anggaran Jaringan dan Irigasi yang hanya 44,7 miliar rupiah. “Jauh dari cermin dukungan ketahanan pangan,” kata Suli Daim.  

Satu hal mengenai infrastruktur irigasi ini sebagai trigger secara detail mengenai penurunan belanja modal dalam RAPBD 2026 yang hanya 3,08 triliun. Bahwa sejalan pendapat Badan Anggaran, Fraksi PAN  memberi perhatian pada pendapatan daerah.

Fraksi PAN berpendapat, pendapatan daerah mengalami stagnan bahkan secara agregat, pendapatan daerah diproyeksi turun minus 1,2 persen dan mewaspadai penurunan pendapatan transfer 2026. Maka FPAN memberikan catatan khusus. Pertama, penjelasan pendapatan satu persatu BLUD Pemprov Jawa Timur dan proporsinya dengan alokasi yang diberikan APBD. Hal ini penting karena BLUD tidak hanya soal penerimaan pendapatan dapat digunakan langsung tetapi juga seharusnya alokasi anggaran dari APBD dapat dikurangi sehingga kelembagaan BLUD. 

Sebagai gambaran anggaran kesehatan, khususnya untuk Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fraksi PAN memberikan apresiasi atas komitmen di bidang Kesehatan. “Anggaran pada rumah sakit tersebut sangat besar dan ini tentu pada sisi lain akan berdampak terbatasnya anggaran untuk urusan lain. Mengingat rumah sakit adalah BLUD dengan sistem keuangan sendiri, Fraksi PAN perlu meminta penjelasan pendapatan rumah sakit tersebut dan pendapatan ini selama ini dapat meng-cover apa saja bagi rumah sakit, termasuk pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit,” urai Suli Daim.