Belanja Daerah Turun 7 Persen, Fraksi NasDem Soroti Mandatory Spending di R-APBD 2026

Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menyoroti turunnya belanja daerah sebesar 7 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026. Meski demikian, nilainya masih 10 persen lebih tinggi dibanding realisasi 2024.

Juru bicara Fraksi NasDem, Mochammad Nasih Aschal, mengungkapkan dalam R-APBD 2026 belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp29,25 triliun dengan defisit Rp994 miliar. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan mandatory spending.

Sorotan terhadap Mandatory Spending

Menurut Nasih, alokasi 20 persen untuk pendidikan, 40 persen infrastruktur, dan anggaran kesehatan yang memadai harus tercermin dalam output nyata, bukan sekadar formalitas.

“Masih banyak sekolah negeri yang kekurangan sarana, sementara pelayanan RSUD kelas A belum merata. Kami khawatir terdapat idle money yang tidak efektif. Reformasi birokrasi dan evaluasi kinerja ASN harus diperketat,” ujarnya, Senin (29/09/2025).

Belanja Modal dan Infrastruktur Minim

Fraksi NasDem juga memberikan catatan serius terhadap pemangkasan belanja modal yang mencapai 40 persen dibanding P-APBD 2025. Hal ini dinilai berisiko terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

“Alokasi belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp44,7 miliar. Angka ini jelas tidak rasional bagi provinsi sebesar Jawa Timur. Jika dibiarkan, infrastruktur rusak akan menurunkan daya saing ekonomi daerah,” tegasnya.

📌 Baca juga: PKB Jatim Tolak Penghapusan PAB di RAPBD 2026

Sorotan Belanja Hibah dan Bansos

Peningkatan 15 persen pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial juga dikritisi. Fraksi NasDem menekankan perlunya transparansi penerima agar tidak dijadikan sarana patronase politik.

“Harus ada database publik penerima hibah yang bisa diakses masyarakat,” tandasnya.

Target PAD Dinilai Lemah

Fraksi NasDem menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 1,8 persen tidak sebanding dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Jatim 4,8–5,6 persen.

“Hal ini menunjukkan lemahnya strategi penggalian potensi PAD. Optimalisasi pajak daerah harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, terutama kelompok rentan, serta dengan pemutakhiran database pajak secara digital,” jelas Nasih.

📌 Baca juga: PKS DPRD Jatim Desak Penyertaan Modal BUMD di RAPBD 2026

Desak Audit BUMD

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal, serta banyaknya aset milik Pemprov yang terbengkalai.

“BUMD yang tidak sehat harus diaudit menyeluruh. Bila terbukti merugi dan tidak memberi manfaat, DPRD berhak membentuk Pansus BUMD,” tegas Nasih.

📌 Simak juga: NasDem DPRD Jatim Desak Audit BUMD di Pembahasan RAPBD 2026