Ponpes di Dapil IX Jatim Perlu Diassessment dan Diakreditasi

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Misery Efendi, menilai penting dilakukan assessment dan akreditasi pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur, terutama di wilayah Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi.

Langkah ini, kata Misery, diperlukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konstruksi bangunan, khususnya bangunan bertingkat di lingkungan pesantren. Hal tersebut sekaligus menjadi langkah antisipatif agar tidak terulang peristiwa ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

“Langkah ini harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konstruksi bangunan pondok, terutama yang bertingkat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terulangnya peristiwa ambruknya musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo,” ujar politisi Partai Demokrat itu, Selasa (07/10/2025).

Inventarisasi dan Mitigasi Bencana di Lingkungan Pesantren

Mantan Wakil Ketua DPRD Ponorogo ini menjelaskan bahwa inventarisasi pondok pesantren perlu diperluas tidak hanya pada aspek bangunan, tetapi juga pada kesiapsiagaan bencana di lingkungan pesantren.

Inventarisasi tersebut mencakup ketersediaan alat pemadam kebakaran (APAR), jalur evakuasi darurat, hingga penghijauan lingkungan untuk menciptakan area yang aman dan sehat bagi para santri.

“Kalau pondoknya kuat dan aman, orang tua tidak perlu khawatir menitipkan anaknya. Pesantren yang baik harus lahir dari tempat yang baik dan layak,” tandasnya.

Pandangan ini selaras dengan dukungan DPRD Jatim terhadap penguatan sarana dan prasarana pendidikan pesantren di Jawa Timur.

(Baca Selengkapnya: Pesantren Layak Dapat Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan)

Respons Presiden atas Tragedi Ponpes Sidoarjo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap evaluasi infrastruktur pondok pesantren pasca-robuhnya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Presiden meminta agar dilakukan evaluasi total terhadap bangunan ponpes di seluruh Indonesia guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan dan renovasi bangunan di lingkungan pesantren.

“Beliau (Presiden Prabowo) juga menekankan agar para pemilik pondok benar-benar memperhatikan proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, beberapa waktu lalu.

Langkah ini sejalan dengan pandangan sejumlah fraksi DPRD Jatim yang mendukung peningkatan kualitas dan keamanan sarana pesantren, termasuk dalam konteks kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan tersebut.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PKB Dukung Penyamaan Gaji Guru Pesantren dan Guru Formal)