Motor 'Brebet' Usai Isi Pertalite, Harisandi: Buka Pengaduan
Komisi D DPRD Jatim melalui Harisandi Savari mendesak Pertamina dan Dinas ESDM membuka saluran pengaduan bagi masyarakat terdampak motor brebet usai isi Pertalite. DPRD menilai pengawasan mutu BBM dan edukasi publik harus segera ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi pembangunan dan infrastruktur mendesak pemerintah provinsi bersama Pertamina untuk mengambil langkah konkret terkait fenomena motor brebet hingga mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite.
Keluhan Muncul di Banyak Daerah
Fenomena keluhan ini bermula dari wilayah Bojonegoro dan Tuban, lalu meluas ke berbagai daerah lain, termasuk Surabaya dan Sidoarjo.
Akibatnya, sejumlah bengkel motor ramai didatangi warga yang kendaraannya mendadak bermasalah setelah melakukan pengisian bahan bakar.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menilai bahwa munculnya keluhan secara serentak tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hajat hidup masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
“Baik Pertamina Regional Jatim maupun Dinas ESDM harus membuka saluran pengaduan yang mudah dan responsif bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Harisandi, Rabu (29/10/2025).
Sebelumnya, DPRD Jatim juga telah menyoroti permasalahan serupa mengenai distribusi dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur.
(Baca Selengkapnya: Deni Prasetya imbau masyarakat sabar, distribusi BBM segera normal)
Pentingnya Pengawasan dan Sampel BBM di Lapangan
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan pentingnya pencatatan sistematis terhadap laporan masyarakat serta pengambilan sampel BBM di lapangan untuk memastikan mutu bahan bakar yang beredar.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespons keresahan publik yang semakin meluas.
“Ini merupakan upaya merespons keluhan publik secara serius,” tegas Harisandi.
Dorongan Edukasi dan Transparansi Publik
Selain membuka pengaduan, Harisandi meminta agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif melakukan edukasi kepada pengguna kendaraan, terutama pengemudi ojek daring dan pengendara motor pribadi, tentang cara mengenali ciri bahan bakar bermasalah serta prosedur resmi pengaduan.
“Walaupun pada kenyataannya para pengguna membeli di SPBU sudah yakin aman, tapi lebih afdol kalau ada edukasi. Ini penting agar masyarakat tahu langkah apa yang harus dilakukan jika menemukan kejanggalan pada bahan bakar,” tambahnya.
Menurut Harisandi, kepercayaan publik terhadap Pertamina dan pemerintah daerah sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kecepatan respons terhadap kasus semacam ini.
Ia berharap agar insiden yang disebut warga sebagai motor brebet massal ini dapat ditangani secara profesional dan transparan, demi menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan di seluruh Jawa Timur.










