Lonjakan Kasus HIV di Jawa Timur, Lilik Minta Penanganan Cepat dan Terukur

Jatim Catat Lonjakan Tertinggi Nasional, DPRD Sebut Alarm Serius

SURABAYA – Jawa Timur mencatat lonjakan kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia pada 2025. Berdasarkan data gabungan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 65.238 jiwa, dengan tambahan 2.599 kasus baru sepanjang Januari–Maret 2025.

Sebaran penularan kini merata di banyak wilayah. Lima daerah dengan kasus tertinggi berdasarkan catatan BPS masing-masing Surabaya 368 kasus, Sidoarjo 270 kasus, Jember 229 kasus, Tulungagung 209 kasus, dan Pasuruan 178 kasus. Surabaya tetap menjadi episentrum HIV/AIDS di Jawa Timur.

Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya terkait peningkatan kasus di sejumlah kabupaten/kota, termasuk lonjakan tinggi di Malang yang sempat menjadi perhatian DPRD Jatim.

Baca Selengkapnya: Lonjakan kasus HIV di Malang dan respons legislatif

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa lonjakan ini bukan sekadar statistik, tetapi peringatan darurat kesehatan publik.

“Kita prihatin. Ini alarm bahwa Surabaya membutuhkan langkah lebih serius, terarah, dan menyeluruh,” ujar Lilik, Senin (01/12/2025).

 Edukasi Dini di Sekolah Dinilai Penting untuk Tekan Penularan

Literasi Kesehatan Reproduksi Harus Masuk ke Remaja

Lilik menekankan bahwa pencegahan HIV tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan. Intervensi harus dimulai dari edukasi bagi populasi usia produktif, khususnya remaja.

“Pemerintah wajib memberi edukasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami tanpa memunculkan kepanikan,” ujarnya.

Sekolah dinilai sebagai ruang paling strategis untuk intervensi. Literasi kesehatan reproduksi, risiko penularan, dan cara perlindungan diri harus diberikan sejak dini.

“Ini bukan menakut-nakuti, tapi memastikan generasi muda tumbuh dengan pengetahuan yang benar agar tidak mudah terjebak perilaku berisiko,” tegasnya.

DPRD Minta Pendekatan Pentahelix dan Penguatan Pencegahan

 Kolaborasi dari Pemerintah hingga Tokoh Agama

Lilik menyerukan penerapan pendekatan pentahelix berbasis humanis—pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, komunitas, dan tokoh agama harus bergerak dalam satu orkestrasi pencegahan.

“Kita harus bijak bertindak, tapi waspada sejak awal. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perlindungan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya penularan virus, tetapi juga stigma dan misinformasi yang sering memicu diskriminasi.

"Dengan edukasi yang benar dan respons terkoordinasi, kita bisa menekan laju penularan HIV di Surabaya tanpa stigma dan tanpa kepanikan,” katanya.

Sikap ini sejalan dengan desakan legislator lain yang mendorong penanganan HIV/AIDS secara komprehensif di level provinsi.

Baca Selengkapnya: Rekomendasi penanganan komprehensif DPRD Jatim

Langkah Mendesak yang Harus Diperkuat di Jawa Timur

Lilik menilai sejumlah langkah harus segera diperkuat untuk menahan laju penularan HIV, antara lain:

• edukasi publik berkelanjutan;

• perluasan skrining/tes HIV di puskesmas, klinik, dan rumah sakit;

• pendampingan intensif bagi ODHA untuk mencegah penularan lanjutan;

• kampanye anti-stigma berbasis komunitas.

Tanpa itu semua, ia memperingatkan bahwa bonus demografi 2045 dapat berubah menjadi “gelombang rentan” apabila generasi muda tidak dibekali pengetahuan yang cukup.

“Jawa Timur kini berada pada momen krusial: cegah lebih dini atau menanggung beban infeksi lebih tinggi di masa depan,” pungkasnya.