DPRD Jatim Kritik Strategi Dinkes Tekan Penularan HIV/AIDS

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Indri Yulia Mariska, menyampaikan catatan kritis terhadap strategi Dinas Kesehatan Jawa Timur (Dinkes Jatim) dalam menekan penularan HIV/AIDS di wilayah tersebut.

Meski data menunjukkan tren penurunan temuan kasus HIV, Indri menegaskan capaian tersebut tidak boleh dimaknai sebatas keberhasilan administratif semata.

Penurunan Kasus Tidak Cukup Jadi Tolok Ukur

Berdasarkan data Dinkes Jawa Timur, temuan kasus HIV tercatat 10.671 kasus pada 2023, menurun menjadi 10.556 kasus pada 2024, dan kembali turun menjadi 8.962 kasus hingga Oktober 2025.

“Penemuan kasus adalah indikator kinerja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sistem mampu mencegah kasus baru muncul,” ujar Indri, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, penurunan angka belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem pencegahan apabila kasus baru masih terus ditemukan.

Wilayah Kasus Tinggi Perlu Intervensi Khusus

Indri juga menyoroti masih tingginya kasus HIV di sejumlah daerah, seperti Surabaya (983 kasus), Jember (632 kasus), dan Sidoarjo (549 kasus). Kondisi ini, kata dia, membutuhkan intervensi yang lebih terarah dan berbasis wilayah.

“Wilayah dengan angka tinggi harus diperlakukan sebagai prioritas khusus, bukan sekadar data tahunan,” tegasnya.

Ia menilai, Dinkes Jatim perlu lebih agresif dalam edukasi, skrining, dan pendampingan, serta tidak hanya berfokus pada pendekatan kuratif dan pelaporan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, lanjut Indri, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor serta kesinambungan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) agar tidak terjadi putus obat yang berisiko meningkatkan penularan.

“Target eliminasi HIV/AIDS 2030 hanya bisa tercapai jika evaluasi internal dilakukan secara serius dan perlindungan anak dijadikan prioritas utama,” pungkasnya.