NTP Jatim Tertinggi di Pulau Jawa, Fraksi PDIP DPRD Dorong Program Dukung Petani

Wiwin Sumrambah: Kenaikan NTP Harus Dijaga dengan Kebijakan Konkret

SURABAYA — Tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada 2025 harus diiringi dengan program nyata yang mendukung sektor pertanian. Hal ini dinilai penting agar NTP petani Jawa Timur tetap terjaga dan berpotensi meningkat pada 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menanggapi kenaikan NTP Jawa Timur sepanjang 2025, Jumat (09/01/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 118,96, mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani. Jawa Timur juga mencatat kenaikan NTP sebesar 3,95 persen, tertinggi di Pulau Jawa.

“Kenaikan NTP ini memang kita harapkan. Ini membuktikan hasil panen pada masa tanam ketiga tahun 2025 sangat baik. Semoga menjadi titik balik bagi kesejahteraan petani. Pada 2026, kita berharap posisi ini bisa dipertahankan atau bahkan meningkat,” ujar Wiwin Sumrambah.

Baca Juga:

• Usaha DPRD Jawa Timur di tahun 2019 untuk naikkan NTP

• Eddy Paripurna: Lindungi lahan, sejahterakan petani

• Ony Setiawan: Kesejahteraan petani gurem juga butuh dukungan serius pemerintah

Antisipasi Panen dan Musim Hujan Jadi Perhatian

Menurut Wiwin, kenaikan NTP harus dijaga agar tidak kembali menurun. Oleh karena itu, sejumlah program perlu disiapkan secara matang, terutama menjelang panen masa tanam pertama yang masih bertepatan dengan musim hujan.

“Panen masa tanam pertama akan berlangsung saat curah hujan masih tinggi. Ini harus dipersiapkan dengan baik, terutama pascapanen seperti pengeringan gabah, agar kualitas dan harga jual tetap terjaga sehingga NTP stabil,” jelasnya.

Fraksi PDIP Dorong Program Stabilisasi dan Penguatan Petani

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini menyebut Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sejumlah langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan NTP petani.

Di antaranya melalui stabilisasi harga, dengan menetapkan harga minimum produk pertanian agar petani memperoleh kepastian dan keuntungan yang layak. Selain itu, diperlukan diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

“Pemerintah juga perlu membantu pemasaran hasil pertanian agar lebih efektif, sehingga harga jual petani dapat meningkat,” ujarnya.

Dukungan Kredit, Subsidi, dan Infrastruktur Pertanian

Wiwin juga menekankan pentingnya kredit pertanian yang mudah dan terjangkau guna meningkatkan kapasitas usaha tani. Selain itu, pengembangan pasar dan subsidi pertanian dinilai perlu untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.

“Program asuransi pertanian juga penting untuk melindungi petani dari risiko gagal panen dan kerugian lainnya,” katanya.

Tak kalah penting, menurut Wiwin, adalah perhatian terhadap infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani, irigasi, dan gudang penyimpanan.

“Masih banyak kawasan pertanian dengan infrastruktur yang belum memadai, dan ini berdampak langsung pada hasil panen serta kesejahteraan petani,” pungkasnya.