DPRD Jatim Minta Pemprov Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadan

Edi Paripurna Soroti Inflasi dan Kenaikan Harga Bahan Pokok

SURABAYA — Menyikapi kenaikan harga bahan makanan yang mulai terjadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Edi Paripurna meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Edi menilai, kondisi inflasi pangan yang relatif terkendali pada akhir 2025 perlu dipertahankan dan diperkuat dalam beberapa pekan ke depan seiring meningkatnya permintaan bahan pokok menjelang bulan puasa dan Lebaran.

“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil pada akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tersebut.

Baca Juga:

• Freddy DPRD Jatim apresiasi perhatian polda terhadap ketahanan pangan lewat program P2B

• Chusni Mubarok: Revitalisasi waduk untuk dorong kedaulatan pangan

• Sriatun dampingi Khofifah saksikan antusiasme warga di pasar murah Sidoarjo

Data BPS dan Siskaperbapo Jadi Dasar Kebijakan

Pernyataan itu disampaikan Edi merespons data inflasi terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 5 Januari 2026. BPS mencatat inflasi tahunan Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 2,93 persen (year-on-year), dengan inflasi bulanan sebesar 0,76 persen.

BPS juga mencatat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep, yakni sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Laju inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Sementara itu, data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan sejumlah komoditas pangan mulai mengalami tekanan kenaikan harga, meski sebagiaan lainnya masih relatif stabil.

Per 8 Januari 2026, harga gula pasir tercatat sekitar Rp16.000 per kilogram. Harga MinyaKita di beberapa kabupaten berada di atas harga eceran tertinggi (HET), berkisar Rp17.000–Rp19.000 per liter. Adapun harga daging sapi paha belakang berada pada kisaran Rp110.000–Rp130.000 per kilogram, sementara bawang merah sekitar Rp35.602 per kilogram.

(Baca Selengkapnya: Beredar di pasar beras kurang takaran, pengawasan pasar di Jawa Timur perlu ditingkatkan)

Dorong Koordinasi Lintas Sektor Jelang Puasa

Menurut Edi, koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan yang tidak wajar. Upaya tersebut meliputi penguatan pengawasan distribusi, pemerataan pasokan bahan pokok, serta peningkatan koordinasi antarpemerintah daerah guna meminimalkan disparitas harga. 

(Baca Selengkapnya: Fraksi PAN tak ingin RPJMD Jatim 2025–2030 hanya jadi milik elit birokrasi termasuk dalam aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi)

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu juga mendorong agar data inflasi BPS dan pemantauan harga melalui Siskaperbapo dijadikan dasar kebijakan yang proaktif dan responsif.

“Stabilitas harga penting, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi kepastian usaha pelaku sektor pangan,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Probolinggo–Pasuruan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan pasar agar potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini, khususnya untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.