Pilkada Tak Langsung Jadi Perdebatan, Lilik Hendarwati Tekankan Perbaikan Kualitas Demokrasi

Wacana Pilkada Tak Langsung Menguat

SURABAYA — Wacana penerapan kembali pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung terus memantik perdebatan di ruang publik dan elite politik nasional. Menanggapi polemik tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menilai diskursus Pilkada tidak semestinya terjebak pada perdebatan mekanisme semata, melainkan harus diarahkan pada upaya memperbaiki kualitas demokrasi secara substansial.

Fokus Substansi Demokrasi, Bukan Sekadar Mekanisme

Lilik menyampaikan bahwa wacana Pilkada tidak langsung memang menguat di tingkat nasional, dengan sebagian besar partai politik menyatakan dukungan, sementara lainnya masih bertahan pada pola Pilkada langsung. Di internal PKS, sikap partai masih dalam tahap pengkajian dengan menyerap aspirasi publik secara luas.

“Sebagai kader PKS, tentu saya tunduk pada kebijakan partai. Namun sebagai wakil rakyat, setiap wacana harus ditempatkan dalam semangat perbaikan demokrasi,” ujarnya.

Menurut Lilik, pengalaman lebih dari dua dekade Pilkada langsung menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya berbanding lurus dengan lahirnya kepemimpinan yang berintegritas dan berkapasitas. Tingginya biaya politik, maraknya praktik politik uang, serta banyaknya kepala daerah yang terseret kasus hukum menjadi catatan serius yang perlu dievaluasi.

Baca Juga:

• Kepala daerah tanpa sengketa Pilkada dinilai layak dilantik terlebih dahulu demi kepastian pemerintahan

• Efisiensi anggaran kembali memunculkan wacana Pilkada digelar di DPRD

• Legislator menilai perlu kajian matang sebelum putusan MK dijalankan

Risiko Politik Uang dan Tata Kelola

Meski demikian, Lilik menegaskan Pilkada tidak langsung juga bukan jaminan otomatis melahirkan pemimpin ideal. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kualitas DPRD, sistem pengawasan, serta transparansi proses politik.

“Tanpa integritas dan pengawasan yang kuat, mekanisme apa pun berisiko melahirkan problem yang sama. Karena itu, pembenahan ekosistem politik secara menyeluruh menjadi kunci,” tegasnya.

Dari sisi fiskal, ia menilai Pilkada tidak langsung berpotensi menekan biaya politik dan memberi ruang fiskal yang lebih longgar. Namun, manfaat itu hanya dapat dirasakan jika diiringi tata kelola anggaran yang transparan dan relasi eksekutif–legislatif yang sehat. Terkait politik uang, perubahan mekanisme dinilai dapat meredam praktik transaksional massal, tetapi berisiko bergeser ke level elite jika etika dan pengawasan tidak diperkuat.

“Politik uang bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan cerminan rusaknya nilai. Perbaikannya harus sistemik, bukan sekadar prosedural,” ujarnya.

Orientasi Kesejahteraan Rakyat

Lebih jauh, Lilik menekankan tujuan akhir perdebatan Pilkada adalah percepatan kesejahteraan rakyat. Mekanisme pemilihan—langsung maupun tidak langsung—hanyalah alat.

“Kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan pengelolaan APBD yang adil serta produktif. Selama itu menjadi orientasi utama, wacana Pilkada layak dibahas secara jernih dan konstitusional,” pungkasnya.

Sejumlah pandangan DPRD Jatim sebelumnya juga menekankan kepastian demokrasi dan tata kelola yang akuntabel, antara lain: