Hadapi Kemacetan Mudik Lebaran 2026 di Madura, DPRD Jatim Minta Dishub Siapkan Antisipasi

Komisi D Soroti Titik Rawan Pasar Tumpah di Jalur Nasional Madura

Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), Harisandi Savari, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi kemacetan parah yang rutin terjadi di Pulau Madura saat mudik Lebaran 2026.

Harisandi menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar pergerakan pemudik menuju empat kabupaten di Madura tidak terjebak dalam kepadatan lalu lintas yang berkepanjangan.

“Harapannya ada titik-titik yang bisa ditangani secara efektif. Dinas Perhubungan harus bergandengan tangan dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di lapangan,” ujar Harisandi Savari di Surabaya.

Menurutnya, simpul kemacetan di Madura masih didominasi oleh keberadaan pasar tumpah yang berada di sepanjang jalur poros utama. Aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke badan jalan selama ini menjadi penyebab utama penyempitan kapasitas jalan nasional.

Empat Titik Rawan Kemacetan Jadi Prioritas

Harisandi merinci sejumlah titik rawan kemacetan yang wajib menjadi prioritas penanganan Dishub Jatim dan aparat terkait, yaitu:

• Pasar Tanah Merah (Bangkalan)
• Blega (Bangkalan)
• Patemon (Sampang)
• Telanakan (Pamekasan)

“Penanganan pasar tumpah membutuhkan strategi khusus agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi arus lalu lintas tetap mengalir lancar,” tegasnya.

Dishub Jatim diminta menurunkan personel yang memadai serta menyiapkan rekayasa lalu lintas yang matang menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026.

“Jangan sampai penumpukan kendaraan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, karena kenyamanan dan keselamatan pemudik harus diutamakan,” tambahnya.

Jalur Nasional 300 Km Jadi Urat Nadi Ekonomi Madura

Jalur nasional sepanjang lebih dari 300 kilometer menjadi urat nadi utama yang mengintegrasikan perekonomian empat kabupaten di Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep. Namun, distribusi beban kendaraan yang tidak merata menjadi persoalan tersendiri, terutama di Lintas Selatan yang menghubungkan pusat pemerintahan dan ekonomi.

Harisandi menegaskan kemacetan di Madura bukan semata-mata disebabkan kerusakan fisik jalan, melainkan faktor sosiologis di area pasar tumpah. Aktivitas perdagangan dan parkir liar di bahu jalan membuat kapasitas jalan menyusut drastis dan memicu antrean kendaraan berjam-jam, khususnya saat hari pasar dan musim mudik Lebaran.

Sikap ini sejalan dengan perhatian DPRD Jatim terhadap kesiapsiagaan transportasi dan cuaca ekstrem saat periode libur panjang (baca selengkapnya: dorongan strategi matang menghadapi cuaca ekstrem dan arus mudik) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/15262/waspada-cuaca-ekstrem-nataru-harisandi-minta-strategi-mudik-matang.

Sebelumnya, DPRD Jatim juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jelang mudik (baca selengkapnya: desakan percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur penunjang arus mudik) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/13937/dprd-jatim-dorong-pemprov-percepat-perbaikan-infrastruktur-jelang-mudi.

Selain itu, upaya peningkatan keselamatan transportasi terus digencarkan, termasuk penanganan perlintasan sebidang demi menekan angka kecelakaan (baca selengkapnya: komitmen Jawa Timur mengejar zero kecelakaan di perlintasan sebidang) di https://dprd.jatimprov.go.id/berita/13904/hati-hati-lewat-perlintasan-jawa-timur-kejar-zero-laka-perlintasan-di.

Dengan demikian, antisipasi kemacetan mudik Lebaran 2026 di Madura dinilai menjadi bagian penting dari strategi keselamatan dan kelancaran arus mudik di Jawa Timur.