DPRD Jatim Beber Keuntungan Jika Ada BUMD Transportasi

DPRD Jatim Dorong Penguatan Sektor Transportasi melalui BUMD

Surabaya – Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi di Jawa Timur terus mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendrawati, menyatakan dukungannya terhadap ide pembentukan BUMD transportasi yang dinilai dapat memperkuat pengelolaan sektor transportasi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Lilik pada Senin (09/03/2026) di Surabaya.

Menurutnya, pengelolaan transportasi oleh BUMD telah diterapkan di beberapa daerah, salah satunya di Jakarta, sehingga dapat menjadi referensi bagi Jawa Timur dalam mengembangkan sektor transportasi daerah.

“Jika kita melihat di Jakarta, sistem transportasinya juga dikelola oleh BUMD,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.

Jawa Timur Dinilai Memiliki Potensi Besar

Lilik menilai Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan BUMD transportasi karena wilayahnya yang luas serta tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, ke depan BUMD transportasi dapat mengelola berbagai layanan transportasi, baik transportasi darat maupun layanan berbasis platform digital.

Ia mencontohkan kemungkinan pengelolaan transportasi berbasis online, seperti layanan ojek online (ojol), yang saat ini banyak digunakan masyarakat.

“Selama ini para pengemudi ojek online sering menyampaikan keluhan terkait posisi mereka sebagai mitra. Karena itu, ke depan perlu ada pengelolaan yang lebih jelas melalui regulasi yang kuat,” jelasnya.

Upaya penguatan tata kelola BUMD di Jawa Timur sendiri saat ini juga menjadi perhatian DPRD Jatim melalui pembahasan berbagai kebijakan pengelolaan perusahaan daerah. Selain itu, DPRD Jawa Timur juga melakukan kajian terhadap praktik pengelolaan BUMD di daerah lain untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

baca selengkapnya:

• Pansus DPRD Jatim mempertimbangkan pembentukan badan pengelola BUMD untuk meningkatkan tata kelola perusahaan daerah

• Pansus DPRD Jatim mempelajari tata kelola BUMD di Jakarta sebagai referensi peningkatan PAD

BUMD Transportasi Berpotensi Tambah Lapangan Kerja

Lilik menilai keberadaan BUMD transportasi tidak hanya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur.

Menurutnya, sektor transportasi merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jika BUMD transportasi ini terbentuk, peluang membuka lapangan kerja tentu cukup besar dan diharapkan dapat menambah pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menjelaskan bahwa pembentukan BUMD transportasi harus mengikuti ketentuan perizinan sesuai bidang usaha yang dikelola.

Menurutnya, setiap sektor transportasi memiliki izin usaha tersendiri.

“BUMD transportasi harus memiliki izin sesuai bidangnya. Jika mengelola pelabuhan atau bandara, harus memiliki izin badan usaha bandar udara. Demikian juga transportasi darat harus memiliki izin badan usaha transportasi darat,” jelasnya.

DPRD Jawa Timur juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi BUMD agar perusahaan daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah

baca selengkapnya:

• Pansus DPRD Jatim mengevaluasi kinerja serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah