Ketegangan Timur Tengah Picu Kekhawatiran Jamaah Umrah, Puguh DPRD Jatim Minta Pemerintah Buka Posko Komunikasi

DPRD Jatim Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Jemaah Umrah Indonesia

Surabaya – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Iran, memicu kekhawatiran di kalangan jemaah umrah Indonesia.

Situasi tersebut diperparah dengan penutupan sejumlah jalur penerbangan menuju dan dari wilayah sekitar Arab Saudi, yang berpotensi membuat ribuan jemaah umrah tertahan di Tanah Suci.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka jalur komunikasi khusus yang terintegrasi dengan biro perjalanan umrah yang saat ini mendampingi jemaah di Arab Saudi.

“Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mengawal jemaahnya di sana,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.

Posko Komunikasi Dinilai Penting untuk Antisipasi Jemaah Terlantar

Puguh menjelaskan bahwa komunikasi intens antara pemerintah, biro perjalanan, dan jemaah sangat penting untuk mencegah kemungkinan jemaah terlantar di tengah situasi yang tidak menentu.

Ia mengingatkan bahwa sebagian besar paket perjalanan umrah telah memiliki jadwal penerbangan dan pemesanan hotel yang bersifat tetap.

Jika terjadi penundaan penerbangan akibat konflik, biro perjalanan tidak selalu memiliki kemampuan memperpanjang masa tinggal jemaah tanpa dukungan pemerintah.

“Komunikasi ini penting karena paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat fix. Jika penerbangan tertunda, travel bisa kesulitan memperpanjang masa tinggal jemaah tanpa biaya tambahan,” jelasnya.

Permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebelumnya juga pernah menjadi perhatian DPRD Jawa Timur, terutama terkait perlindungan jemaah, Selain itu, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi juga terus diperkuat melalui berbagai kerja sama keagamaan, termasuk peluang ibadah umrah dan haji bagi masyarakat Jawa Timur

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti kasus jemaah umrah yang gagal berangkat akibat dugaan kelalaian pihak terkait

• Dubes Arab Saudi mengundang masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji

DPRD Jatim Dorong Pemerintah Siapkan Mitigasi

Puguh menilai situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini tidak dapat dipandang sebagai kondisi biasa. Ketegangan antara beberapa negara di kawasan tersebut dinilai berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Ia mengingatkan bahwa jumlah jemaah umrah Indonesia di Kota Mekah saat ini meningkat karena momentum bulan Ramadan, ketika banyak umat Muslim datang untuk melaksanakan ibadah umrah maupun iktikaf.

“Ini bukan situasi biasa. Bahkan ada yang menyebut berpotensi memicu perang skala besar. Sementara kita tahu jemaah umrah Indonesia sedang banyak berada di Mekah pada momentum Ramadan,” tegasnya.

Selain membuka posko komunikasi, Puguh juga mendorong pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi menyiapkan langkah mitigasi apabila konflik semakin meluas hingga mendekati wilayah Arab Saudi.

Menurutnya, negara perlu memberikan kepastian bagi jemaah yang tertahan akibat penutupan penerbangan, termasuk memfasilitasi kebutuhan penginapan hingga jadwal kepulangan kembali normal.

“Pemerintah harus membuka akses komunikasi dengan travel, memfasilitasi kemudahan mencari penginapan sampai penerbangan kembali dibuka. Ini bukan hal kecil. Ada ribuan warga negara Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan,” ujarnya.

Dalam konteks perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi, DPRD Jawa Timur juga terus mendorong berbagai program pembangunan daerah yang melibatkan sektor perbankan dan UMKM

baca selengkapnya:

• Komisi C DPRD Jatim mendorong bank daerah dan BPR memperkuat program pembiayaan bagi UMKM

Puguh menegaskan bahwa langkah mitigatif perlu disiapkan sejak dini agar jemaah Indonesia tidak menjadi kelompok paling rentan apabila eskalasi konflik meningkat.

“Saya pikir langkah-langkah mitigatif harus disiapkan. Jangan menunggu situasi makin genting. Jaminan keamanan dan kepastian bagi jemaah umrah Indonesia wajib menjadi prioritas,” tandasnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya memantau situasi dari jauh, tetapi benar-benar memastikan seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci tetap aman, baik yang baru tiba, sedang beribadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan.

“Negara harus hadir. Itu yang utama,” pungkasnya.